KUMALANEWS.ID, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menyampaikan dua milestone besar yang akan menjadi acuan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di waktu mendatang. Milestone ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern.
Dalam pernyataannya, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN adalah pada tahun 2025 dan 2028.
“Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028. Di 2028, kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Sedangkan di 2025, apabila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mengarahkan ke sana, kita akan siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti air, listrik, serta pertokoan, yang akan memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke IKN,” ujarnya usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (30/12/2024).
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi. “Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5_ groundbreaking_ yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor,” tambahnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN. “Kita berdiri di sini mengingatkan bahwa prinsip ekonomi kita harus kita pegang teguh, ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Kita masih berpegang teguh bahwa pembangunan harus direncanakan. Tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh,” ujar Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy melalui musyawarah ini, diharapkan perencanaan pembangunan Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, dan RPJMN ini akan disempurnakan serta ditetapkan melalui peraturan presiden sebagai dasar pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang.
Sumber : Humas Otorita Ibu Kota Nunsantara (IKN)
