KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi sekaligus tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.
Langkah tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung terhadap sejumlah dapur SPPG, salah satunya SPPG Sepinggan 7 di Jalan Berlian XII Nomor 1, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (11/8/2026). Peninjauan dipimpin Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM.
Dalam kunjungan tersebut, Bagus mengecek langsung seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses persiapan, memasak, pemorsian hingga fasilitas pendukung lainnya.
SPPG Sepinggan 7 diketahui memiliki kapasitas produksi sekitar 2.300 porsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 penerima manfaat berasal dari kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Bagus mengatakan kebersihan fasilitas dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kalau sesuai SOP, risikonya kecil,” ujar Bagus.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah makanan selesai dimasak. Setiap tahapan produksi harus mengikuti prosedur, termasuk pemeriksaan kondisi fisik makanan sebelum didistribusikan kepada siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya.
Dalam peninjauan itu, Bagus juga memeriksa sejumlah fasilitas pendukung, seperti gudang bahan makanan kering dan basah, chiller, indikator suhu, peralatan memasak, exhaust fan, hingga proses pengolahan nasi menggunakan metode steam rice.
Selain keamanan pangan, Pemkot Balikpapan turut memberikan perhatian terhadap dampak operasional dapur terhadap lingkungan. Salah satu fasilitas yang diperiksa adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan untuk mengolah limbah cair dari aktivitas SPPG.
Bagus menilai keberadaan IPAL menjadi bagian penting dalam memastikan aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di sekitar lokasi.
“Kita juga terbuka terhadap masukan,” katanya.
Pemkot Balikpapan selanjutnya akan melakukan peninjauan secara acak terhadap SPPG lainnya di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan standar operasional berjalan secara konsisten dan tidak hanya diterapkan pada satu fasilitas.
Menurut Bagus, peninjauan acak bukan untuk menentukan SPPG tertentu sebagai yang terbaik, melainkan memastikan seluruh dapur memiliki standar pelayanan dan keamanan yang sama.
Ia juga mengajak masyarakat sekitar SPPG menyampaikan kritik maupun keluhan apabila menemukan persoalan, baik terkait limbah, kebisingan maupun aktivitas operasional dapur yang dinilai mengganggu.
Dengan pengawasan terhadap proses produksi, keamanan pangan, distribusi dan pengelolaan limbah secara bersamaan, Pemkot Balikpapan berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal. Di sisi lain, keberadaan SPPG juga diharapkan tetap memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas.
Pewarta : M. Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
