KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Samarinda Ulu, Mohammad Novan Syahronny Pasie atau yang akrab disapa Novan, melaksanakan Reses DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026 untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan MT Haryono Gang Alam Indah, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kamis (8/10/2026) sore. Reses dihadiri sejumlah unsur masyarakat, tokoh masyarakat tingkat RT, organisasi kepemudaan, perwakilan media, serta organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.
Dalam kesempatan tersebut, Novan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat penting untuk memperkuat proses penyerapan aspirasi sekaligus membangun komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Reses kali ini kami mengundang berbagai stakeholder, khususnya para pemuda, agar keterlibatan kami bersama masyarakat semakin kuat, termasuk dalam proses berdemokrasi,” ujar Novan.
Ia menjelaskan, reses merupakan salah satu instrumen DPRD untuk menghimpun persoalan dan kebutuhan masyarakat yang nantinya menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Namun, masyarakat tidak harus menunggu agenda reses untuk menyampaikan aspirasi.
Novan mempersilakan masyarakat datang secara langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik terkait pelayanan publik, pembangunan maupun kebutuhan sosial lainnya.
“Ini rumah masyarakat. Silakan sampaikan aspirasi, dan yang menjadi prioritas akan kami perjuangkan,” katanya.
Soroti Kondisi Fiskal Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Novan turut menyoroti kondisi fiskal Kota Samarinda yang saat ini menghadapi berbagai tekanan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah dan DPRD harus semakin selektif dalam menetapkan program prioritas.
Pengalokasian APBD, kata dia, harus dilakukan secara cermat agar program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan dan sosial, dinilai tidak boleh terabaikan.
“Kita harus lebih cermat menggunakan APBD. Pelayanan utama, khususnya kesehatan, harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Novan menilai sinkronisasi program antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemkot Samarinda juga perlu diperkuat. Hal ini penting agar program yang telah dirancang dapat tersampaikan dan dirasakan masyarakat hingga tingkat RT.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan informasi mengenai berbagai program pemerintah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Program pemerintah cukup banyak, tetapi di tingkat RT masih banyak yang belum mengetahuinya. Ini yang harus kita perbaiki,” jelasnya.
Perkuat Pencegahan Masalah Sosial dan Kesehatan
Novan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat, termasuk upaya pencegahan penyakit menular. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain kesehatan, ketahanan keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga perkembangan anak dan generasi muda. Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang semakin masif, kata Novan, perlu diimbangi dengan pengawasan keluarga serta perhatian terhadap lingkungan sekitar.
“Ketahanan keluarga sangat penting. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan gadget dan melupakan lingkungan serta anak-anak,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk aktif memantau kondisi lingkungan masing-masing. Menurutnya, masyarakat di tingkat paling bawah memiliki posisi strategis dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial maupun pelayanan publik sejak dini.
“Jangan hanya melihat persoalan yang jauh. Lingkungan sekitar juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Aspirasi Infrastruktur Harus Sesuai Perencanaan
Terkait pembangunan infrastruktur, Novan mengatakan sejumlah aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku. Di antaranya berkaitan dengan pembangunan jalan dan penerangan lingkungan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan. Selain keterbatasan anggaran, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan teknis, seperti nomenklatur kegiatan, legalitas lahan, serta kesesuaian dengan sistem perencanaan pemerintah.
“Tidak semua aspirasi terkendala APBD. Ada juga yang tidak bisa direalisasikan karena persoalan nomenklatur,” ungkapnya.
Novan menjelaskan, setiap usulan masyarakat harus masuk dalam sistem perencanaan pemerintah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, masyarakat diminta melengkapi usulan dengan proposal dan dokumen pendukung agar dapat diproses sesuai mekanisme.
“Kalau tidak masuk perencanaan, tentu tidak bisa dilaksanakan. Semua harus melalui sistem dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Di sisi lain, Novan mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan berbagai program pendidikan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim maupun Pemkot Samarinda. Menurutnya, sinergi antarpemerintahan diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan dasar.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses akan dikompilasi dan dibahas dalam agenda DPRD Kota Samarinda. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Seluruh hasil reses akan kami kumpulkan dan dibahas dalam paripurna. Saat SIPD dibuka, usulan masyarakat akan dimasukkan sesuai mekanisme,” pungkasnya.
Novan berharap hasil reses tidak berhenti pada proses penyerapan aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong agar pembangunan Samarinda berjalan seimbang, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik maupun penguatan ekonomi masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzbady @2026
