KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Suparno, mengusulkan pembangunan polder atau kolam penampungan air sementara sebagai salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kawasan Sambutan, khususnya Blita 2, hingga Selili saat curah hujan tinggi.
Usulan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan kepada awak media KumalaNews.id di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026). Menurut Suparno, penanganan banjir di kawasan tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi aliran sungai, kapasitas drainase, serta ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menampung air.
Ia menjelaskan, aliran air dari kawasan Sambutan, terutama Blita 2, mengarah ke Selili melalui sungai kecil yang memiliki sejumlah kelokan dan mengalami penyempitan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aliran air, terlebih ketika hujan deras menyebabkan debit air meningkat dalam waktu singkat.
“Aliran air dari Blita 2 menuju Selili melewati sungai kecil yang berkelok dan menyempit. Sementara itu, kapasitas drainasenya juga terbatas sehingga berpotensi tidak mampu menampung debit air saat hujan deras,” jelasnya.
Suparno menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat tingginya curah hujan pada tahun sebelumnya menjadi salah satu pengalaman yang harus diantisipasi. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dipersiapkan sejak dini agar potensi banjir pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang dapat ditekan.
Wilayah yang perlu mendapat perhatian, lanjut dia, berada di sepanjang jalur aliran air dari Sambutan, mulai dari sekitar depan SPBU di kawasan Blita 2 hingga Selili. Kawasan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui titik-titik yang berpotensi menimbulkan hambatan aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Untuk itu, Suparno mendorong Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD, khususnya Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, agar membahas langkah penanganan banjir secara terpadu. Salah satu opsi yang dapat dikaji ialah pembangunan polder sebagai tempat penampungan air sementara sebelum dialirkan kembali ke sungai secara bertahap.
“Perlu dibahas bersama untuk menentukan lokasi yang memungkinkan dijadikan polder. Air bisa ditampung sementara, kemudian dialirkan secara bertahap ke sungai,” ujarnya.
Ia menyebut, kawasan Selili berpotensi menjadi salah satu alternatif lokasi pembangunan polder karena masih terdapat lahan kosong. Namun, ketersediaan dan status lahan tersebut perlu dipastikan lebih lanjut. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan aset milik Pemkot Samarinda agar pembangunan fasilitas penampungan air dapat direncanakan secara efektif.
Menurut Suparno, penentuan lokasi polder tidak bisa dilakukan sembarangan. Selain membutuhkan lahan yang cukup luas, lokasi tersebut harus sesuai dengan kondisi geografis dan topografi wilayah, terutama keberadaan daerah cekungan yang memungkinkan air terkumpul secara alami sebelum dialirkan ke sungai.
Selain pembangunan polder, ia menekankan pentingnya normalisasi drainase sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di kawasan Sambutan hingga Selili. Perbaikan dan pelebaran saluran air dinilai perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas drainase sehingga aliran air hujan tidak mudah meluap ke permukiman warga.
Suparno mengatakan, sebelumnya telah ada warga dan ketua RT yang menyatakan persetujuan terhadap rencana normalisasi drainase. Meski demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan masyarakat, terutama apabila pekerjaan tersebut berdampak pada sebagian lahan milik warga di sekitar saluran.
“Rencana normalisasi drainase perlu dirembukkan bersama warga. Jika pelebaran saluran membutuhkan sebagian tanah mereka, harus ada kesepakatan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah, DPRD, pengurus RT, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam merealisasikan rencana tersebut. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan teknis penanganan banjir dapat diselaraskan dengan kondisi di lapangan serta kepentingan warga yang terdampak.
Suparno berharap, usulan pembangunan polder dan normalisasi drainase dapat ditindaklanjuti melalui kajian teknis serta pembahasan bersama instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan mampu mengurangi risiko banjir ketika curah hujan tinggi.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan saluran air, tetapi juga perlu didukung perencanaan sistem pengendalian air yang terintegrasi. Dengan demikian, aliran air dari kawasan Sambutan menuju Selili dapat dikelola lebih baik dan dampak banjir terhadap aktivitas serta permukiman masyarakat dapat diminimalkan.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
