KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE., ME., menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun intimidasi terhadap pedagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar menjamin keamanan dan kenyamanan pedagang agar dapat kembali menjalankan aktivitas usaha tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan Rahmad Mas’ud saat meresmikan TPS Pasar Sepinggan, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar fasilitas penampungan yang dibangun pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk membantu pedagang memulihkan mata pencaharian setelah terdampak kebakaran.
Rahmad secara khusus meminta para pedagang tidak takut melaporkan apabila menemukan adanya pungutan ilegal atau tindakan yang merugikan mereka. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti setiap laporan melalui aparat dan instansi terkait, termasuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
“Jangan sampai ada pungli di sini. Jika ada pungutan di luar ketentuan, silakan laporkan agar bisa ditindak,” tegas Rahmad.
Menurutnya, keberadaan TPS seharusnya menjadi solusi bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan secara tidak sah.
Ia menekankan bahwa seluruh aktivitas perdagangan harus berjalan sesuai aturan tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Bisnis harus berjalan dengan benar. Tidak boleh ada premanisme, pungli, ataupun tindakan yang menekan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan dan pungutan liar, Rahmad juga menyoroti iuran bulanan sebesar Rp180.000 yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS. Ia meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan mengevaluasi besaran iuran tersebut agar tidak menjadi beban tambahan bagi pedagang kecil yang sedang berupaya memulihkan kondisi ekonominya.
Rahmad menjelaskan, pemerintah telah memberikan relaksasi berupa pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, setelah masa pembebasan tersebut berakhir, kebijakan mengenai pungutan tetap harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi para pedagang.
“Kalau Rp180 ribu per bulan memberatkan, sampaikan kepada saya. Jika memang membebani pedagang, lebih baik tidak perlu dipungut,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang kecil yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurut Rahmad, optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui sektor usaha yang lebih besar, seperti restoran dan kawasan industri, sehingga pemerintah tidak harus membebani pedagang kecil dengan pungutan yang relatif kecil.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa pembangunan TPS Pasar Sepinggan merupakan bagian dari upaya penanganan pascakebakaran yang terjadi pada 31 Juli 2026.
Peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan 250 dari total 853 lapak yang terdapat di Pasar Sepinggan. Lapak yang terdampak tersebar di empat blok, yakni Blok A, B, E, dan H. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pedagang kehilangan tempat berjualan sehingga diperlukan langkah cepat untuk memulihkan aktivitas perdagangan.
Sebagai bentuk penanganan, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan TPS, pemeliharaan gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.
Dari anggaran tersebut, pemerintah membangun sebanyak 97 lapak TPS dan melakukan pemeliharaan terhadap 22 unit gedung utama. Pekerjaan pembangunan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan berhasil diselesaikan pada 22 Oktober 2026.
Haemusri menyebut penyelesaian pekerjaan tersebut lebih cepat dibandingkan target kontrak yang dijadwalkan rampung pada 1 November 2026. Dengan demikian, para pedagang dapat segera kembali menempati tempat usaha sementara yang telah disediakan pemerintah.
“Keberadaan TPS ini memungkinkan pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran,” jelasnya.
Dengan diresmikannya TPS Pasar Sepinggan, Pemerintah Kota Balikpapan berharap aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan normal secara bertahap. Selain memastikan ketersediaan fasilitas berjualan, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan pasar agar tidak terjadi pungutan di luar ketentuan maupun praktik yang merugikan pedagang.
Pemerintah berharap pemulihan Pasar Sepinggan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, tertib, nyaman, dan memberikan kesempatan bagi seluruh pedagang untuk kembali mengembangkan usahanya.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
