KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (10/11/2026), tersebut diikuti pengurus sembilan partai politik yang memiliki keterwakilan kursi di DPRD Kota Balikpapan berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.
Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada pengurus partai politik mengenai mekanisme penganggaran, penggunaan, pengelolaan administrasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperkuat materi pembekalan, Kesbangpol menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Kota Balikpapan. Kedua lembaga tersebut memberikan penjelasan terkait aspek pemeriksaan, tata kelola administrasi, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas) Kesbangpol Balikpapan, Indira Purnama Jaya, yang mewakili Kepala Kesbangpol Elisabeth, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan pemerintah daerah terhadap partai politik penerima bantuan keuangan.
Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola keuangan sangat penting agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan agar partai politik mampu mengelola bantuan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Indira.
Dia menjelaskan, pada 2026 Pemkot Balikpapan mengalokasikan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Balikpapan. Bantuan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan operasional partai politik.
Salah satu peruntukan utama bantuan keuangan tersebut adalah mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai maupun masyarakat. Selain itu, dana juga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekretariat partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indira menegaskan, pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, serta disertai bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat partai politik memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi, baik dalam memberikan pendidikan politik, menyerap aspirasi masyarakat, maupun melaksanakan proses rekrutmen politik.
“Harapan kami, kapasitas dan kinerja partai politik semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penguatan demokrasi dan penyaluran aspirasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Bayu Septian, menjelaskan bahwa bimtek tersebut secara khusus dirancang untuk memberikan pembekalan teknis kepada pengurus partai politik dalam mengelola bantuan keuangan pemerintah.
Dia menyebutkan, terdapat tiga materi utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, pemahaman mengenai penganggaran dan penggunaan bantuan keuangan. Kedua, tata kelola serta administrasi bantuan keuangan. Ketiga, mekanisme dan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami seluruh tahapan pengelolaan bantuan, mulai dari penganggaran, penggunaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban,” jelas Bayu.
Bayu menambahkan, kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan kepada partai politik penerima bantuan. Dengan menghadirkan narasumber dari BPK dan Inspektorat, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar administrasi dan aspek pemeriksaan keuangan.
Dia juga memastikan bahwa sembilan partai politik yang mengikuti kegiatan merupakan partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Balikpapan berdasarkan hasil Pemilu 2024.
Pelaksanaan bimtek tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Balikpapan berharap seluruh pengurus partai politik semakin memahami aturan dan mekanisme pertanggungjawaban bantuan keuangan. Dengan demikian, penyusunan LPJ tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
