KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pembangunan akses jalan penghubung menuju Kabupaten Kutai Timur (Kutim), khususnya di kawasan Desa Senambah. Upaya tersebut mulai mendapat respons positif dari Pemkab Kutim yang menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembangunan jalan hingga ke wilayah perbatasan kedua daerah.
Kesepahaman mengenai keberlanjutan pembangunan akses jalan antarkabupaten tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, bersama Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, beberapa waktu lalu. Pertemuan yang awalnya berlangsung sebagai ajang silaturahmi itu kemudian berkembang dengan membahas pentingnya sinergi kedua pemerintah daerah dalam membuka konektivitas wilayah.
Sunggono mengatakan, pembangunan jalan yang telah dilakukan Pemkab Kukar diharapkan dapat dilanjutkan oleh Pemkab Kutim agar akses tersebut tidak terhenti di kawasan perbatasan. Dengan demikian, jalur penghubung antarkabupaten dapat tersambung dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, ada kesepahaman agar pembangunan jalan yang sudah dilakukan Kukar sepanjang hampir 129 kilometer dapat dilanjutkan dari sisi Kutim hingga ke wilayah perbatasan,” ungkap Sunggono, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, respons yang diberikan Wakil Bupati Kutim cukup positif. Bahkan, Pemkab Kutim berencana segera menyiapkan dokumen perencanaan sebagai langkah awal untuk mendukung kelanjutan pembangunan ruas jalan tersebut pada tahun mendatang.
“Beliau langsung merespons dengan merencanakan penyusunan FS dan DED untuk menunjang pembangunan segmen jalan tersebut tahun depan,” jelasnya.
Sunggono memaparkan, pembangunan akses jalan di wilayah Kukar selama ini dilaksanakan secara bertahap dengan total penanganan mencapai kurang lebih 129 kilometer. Pekerjaan tersebut mencakup pembukaan badan jalan hingga peningkatan kualitas konstruksi pada sejumlah segmen.
Dari keseluruhan panjang penanganan tersebut, peningkatan kualitas jalan diperkirakan mencapai sekitar 50 kilometer. Namun, pembangunan fisik di kawasan itu tidak sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan fisik justru melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah mengambil peran dalam menyiapkan dokumen perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan teknis.
“Pembangunan fisiknya bukan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Pemda hanya mengalokasikan anggaran untuk perencanaan dan pengawasan,” tegasnya.
Dalam prosesnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar terlebih dahulu menyusun dokumen perencanaan, termasuk Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis secara terperinci.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Langkah tersebut diperlukan mengingat sebagian jalur yang direncanakan untuk pembangunan jalan berada di wilayah kehutanan.
Setelah tahapan perencanaan dan koordinasi dilakukan, pekerjaan fisik kemudian dibagi kepada sedikitnya lima perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut. Skema kolaborasi ini menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani kemampuan keuangan daerah.
Meski pelaksanaan pembangunan melibatkan pihak perusahaan, Sunggono memastikan Pemkab Kukar tetap menjalankan fungsi pengawasan. Dinas PU secara langsung memantau pekerjaan di lapangan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Melalui kesepahaman antara Pemkab Kukar dan Pemkab Kutim tersebut, diharapkan pembangunan jalan dari kedua sisi wilayah dapat segera disinergikan. Tidak hanya memperkuat konektivitas antarkabupaten, keberadaan akses jalan ini juga diharapkan membuka keterisolasian kawasan perbatasan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
