KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melanjutkan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, pemerintah memproyeksikan APBD 2027 mencapai Rp3,4 triliun dengan fokus utama pada penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Kamis (13/8/2026). Selain membahas komposisi belanja, rapat juga mengevaluasi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pembangunan yang akan menjadi prioritas pada tahun anggaran mendatang.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan PAD masih menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah menargetkan PAD 2027 berada di kisaran Rp1,3 triliun, yang menjadi salah satu penopang utama APBD.
“PAD kita sekitar Rp1,3 triliun, sehingga total APBD diproyeksikan sekitar Rp3,4 triliun pada 2027,” ujar Neneng usai rapat.
Menurutnya, optimalisasi PAD akan terus dilakukan melalui penguatan berbagai sumber pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program-program pelayanan publik.
Fokus pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur
Neneng menjelaskan, arah kebijakan pembangunan 2027 pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, pemerintah akan memperkuat alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu prioritas utama adalah pembiayaan layanan kesehatan, termasuk keberlanjutan program pembiayaan sekitar 51 ribu peserta BPJS yang ditanggung Pemerintah Kota Samarinda.
Selain kesehatan, sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur dasar juga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Kita lebih fokus pada pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas layanan publik.
Proyek baru berskala besar belum menjadi prioritas
Meski pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, Neneng memastikan Pemkot Samarinda tidak merencanakan proyek-proyek baru berskala besar pada 2027. Pemerintah memilih menyelesaikan berbagai pekerjaan yang telah berjalan agar manfaatnya dapat segera dinikmati masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian proyek yang masih berlangsung lebih penting dibanding memulai pembangunan baru yang berpotensi membebani kemampuan fiskal daerah.
“Yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan pekerjaan yang sudah berjalan,” katanya.
Pendekatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih merata sekaligus menghindari munculnya proyek mangkrak akibat keterbatasan anggaran.
Teras Samarinda Tahap III belum masuk agenda
Terkait kelanjutan pembangunan Teras Samarinda Tahap III, Neneng menegaskan proyek tersebut belum menjadi bagian dari prioritas pembangunan 2027. Meski merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya, tahap baru tersebut dinilai masih dapat ditunda hingga kondisi fiskal daerah lebih memungkinkan.
Pemerintah, kata dia, memilih mengarahkan anggaran pada penyelesaian program yang telah berjalan serta memperkuat layanan dasar dibanding memulai proyek baru.
“Kita selesaikan dulu yang ada. Fokus kita tetap pelayanan masyarakat,” pungkas Neneng.
Pembahasan PPAS 2027 masih akan berlanjut antara Banggar DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Samarinda. DPRD dan pemerintah berharap struktur anggaran yang disusun mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
