KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menerima audiensi perwakilan masyarakat Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan pendidikan di wilayah terpencil tersebut. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses jalan dan fasilitas sekolah, status tenaga pendidik, hingga belum meratanya layanan pendidikan bagi siswa.
Audiensi berlangsung di Ruang Bapemperda Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Kamis (15/10/2026). Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti atau yang akrab disapa Puji, didampingi anggota Komisi IV, Anhar, Yakob Pangedongan, dan Riska Wahyuningsih.
Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, khususnya bidang Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepala SDN 005 Loa Kumbar, serta tokoh masyarakat setempat. Audiensi digelar untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi warga dan mencari solusi agar pelayanan pendidikan di Loa Kumbar dapat berjalan lebih optimal.
Usai pertemuan, Puji menjelaskan bahwa kondisi geografis Loa Kumbar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Meskipun fasilitas pendidikan dasar telah tersedia, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kegiatan belajar mengajar, termasuk keterbatasan sarana dan persoalan tenaga pendidik.
“Di sana sudah ada sekolah dasar yang dibangun pemerintah. Saat ini terdapat 50 murid, delapan guru, dan satu penjaga sekolah. Dari delapan guru tersebut, empat berstatus PPPK, sedangkan empat lainnya masih honorer,” ungkap Puji.
Akses Jalan Masih Menjadi Kendala
Salah satu aspirasi utama masyarakat adalah pembangunan akses jalan yang menghubungkan Loa Buah dengan Loa Kumbar. Berdasarkan kunjungan lapangan yang pernah dilakukan, Puji menyebut kondisi jalan masih beragam. Sebagian ruas telah dicor, tetapi sebagian lainnya masih berupa jalan tanah dengan medan terjal dan berdekatan dengan jurang.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi akses menuju sekolah dan pelayanan publik. Karena itu, warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan infrastruktur jalan agar aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pendidikan, dapat berlangsung dengan lebih mudah dan aman.
Selain aksesibilitas, keterbatasan fasilitas sekolah juga menjadi perhatian. SD di Loa Kumbar disebut belum memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan perpustakaan. Padahal, kedua fasilitas tersebut dibutuhkan untuk mendukung kesehatan siswa serta menunjang proses belajar dan meningkatkan minat baca anak.
Masyarakat juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Loa Kumbar. Keberadaan SMP dinilai penting agar siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar memiliki kesempatan melanjutkan sekolah tanpa harus menghadapi kendala perjalanan menuju wilayah lain.
Status Sekolah dan Tunjangan Guru Perlu Solusi
Persoalan lain yang disampaikan dalam audiensi berkaitan dengan status sekolah dan pemenuhan hak tenaga pendidik. Puji menjelaskan, sekolah di Loa Kumbar saat ini masih berstatus sekolah filial dari SDN 005. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan, terutama terkait jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dan pemenuhan persyaratan administrasi tunjangan profesi guru (TPG).
Menurutnya, jumlah murid yang terbatas di wilayah terpencil dapat menjadi kendala bagi guru dalam memenuhi persyaratan yang berlaku. Ia mencontohkan, apabila jumlah siswa dalam satu kelas hanya 19 orang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan ketentuan administrasi untuk pencairan TPG, meskipun guru telah memenuhi jam mengajar.
Puji berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kondisi khusus sekolah di wilayah terpencil turut menjadi pertimbangan. Dengan demikian, hak tenaga pendidik tetap diperhatikan tanpa menghambat keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak-anak di Loa Kumbar.
Terkait administrasi kehadiran, Puji menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai kemungkinan penggunaan absensi manual bagi guru yang bertugas di wilayah tersebut. Skema itu diharapkan dapat mempermudah tenaga pendidik, sehingga mereka tidak harus selalu datang ke sekolah induk hanya untuk melakukan absensi.
Selain itu, kepastian status guru honorer menjelang kebijakan yang membatasi keberadaan tenaga honorer pada 2027 juga menjadi perhatian. Puji menilai, perlu ada kejelasan mengenai status dan skema penugasan tenaga pendidik agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat berdampak pada kegiatan belajar mengajar.
Layanan Makan Bergizi Gratis Belum Diterima Siswa
Dalam audiensi tersebut, Komisi IV juga menyoroti belum diterimanya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh 50 siswa di sekolah Loa Kumbar yang telah didaftarkan. Puji menyebutkan, layanan tersebut saat ini baru diberikan kepada siswa di sekolah induk SDN 005, sedangkan tindak lanjut untuk siswa di Loa Kumbar masih dinantikan.
“Sebanyak 50 siswa di Loa Kumbar sudah didaftarkan, tetapi belum menerima layanan MBG. Kami berharap hal ini segera ditindaklanjuti agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” ujarnya.
Menurut Puji, pemerataan layanan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan gedung dan tenaga pengajar, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pendukung bagi siswa. Karena itu, ia berharap instansi terkait dapat menelusuri kendala yang menyebabkan layanan MBG belum menjangkau seluruh siswa yang telah didaftarkan.
Kesejahteraan Guru PAUD dan Pendidikan Inklusif
Selain persoalan pendidikan dasar di Loa Kumbar, Puji turut menyoroti kesejahteraan guru PAUD, khususnya tenaga pendidik di lembaga swasta yang menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).
Ia mengungkapkan, terdapat kondisi seorang guru yang harus mendampingi empat anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, tugas tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan yang memadai, baik dari sisi tenaga pendidik maupun kebijakan pendukung pembelajaran.
Di sisi lain, insentif bagi guru PAUD swasta dinilai masih terbatas. Puji menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat guru yang memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi tenaga pendidik yang menjalankan tanggung jawab besar dalam mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Puji menegaskan, upaya mendorong pendidikan inklusif harus diikuti dengan dukungan yang memadai bagi guru. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan, kapasitas, dan kebutuhan tenaga pendidik yang mendampingi mereka.
“Kita ingin semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, kesejahteraan dan dukungan bagi guru yang mendampingi mereka juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Komisi IV Dorong Tindak Lanjut Perangkat Daerah
Puji berharap berbagai persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan mendorong koordinasi lanjutan untuk mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur, fasilitas sekolah, status tenaga pendidik, kesejahteraan guru, hingga pemerataan layanan bagi siswa.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan di wilayah terpencil tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya akses yang layak, fasilitas pendukung pembelajaran, tenaga pendidik yang memperoleh haknya, serta layanan pendidikan yang dapat dinikmati seluruh siswa secara adil.
Melalui audiensi ini, diharapkan aspirasi masyarakat Loa Kumbar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah dan dukungan kebijakan yang tepat, pelayanan pendidikan di wilayah tersebut diharapkan semakin baik dan mampu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi setiap anak.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
