KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak PT PLN dan Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan gangguan pasokan listrik dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Kedua persoalan tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak terus mengganggu aktivitas warga maupun kegiatan perekonomian daerah.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kukar bersama pihak PLN dan Pertamina di Ruang Rapat Lantai II DPRD Kukar, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas gangguan distribusi energi, mulai dari pemadaman listrik yang terjadi berulang kali hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Anggota DPRD Kukar, Abdul Rasyid, yang memimpin RDP mengatakan, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian legislatif, yakni ketidakstabilan pasokan listrik dan ketersediaan BBM yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, pihak PLN diminta menjelaskan penyebab gangguan kelistrikan yang tidak hanya terjadi di wilayah Kukar, tetapi juga berdampak terhadap sejumlah daerah di Kalimantan Timur hingga wilayah Kalimantan lainnya.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan PLN dalam rapat, terdapat empat faktor yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik. Meski demikian, Abdul Rasyid menyebutkan pihak PLN memperkirakan persoalan tersebut dapat berangsur teratasi pada akhir November hingga Desember 2026.
Dengan adanya target tersebut, DPRD berharap proses penanganan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pasokan listrik kembali stabil pada Desember 2026 dan seterusnya.
“Kami sudah meminta penjelasan PLN terkait penyebab pemadaman. Ada empat persoalan yang disampaikan dan diharapkan bisa mulai teratasi pada akhir November hingga Desember,” ungkap Abdul Rasyid.
Ia menegaskan, DPRD Kukar meminta PLN tidak hanya menyampaikan penjelasan, tetapi juga mempercepat langkah perbaikan terhadap berbagai kendala yang menyebabkan gangguan kelistrikan. Pasalnya, pemadaman berulang tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap operasional pelaku usaha, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sebagai perusahaan penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu memastikan proses pemulihan pasokan berjalan optimal dan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penanganan gangguan yang terjadi.
“Kami tekankan agar PLN mempercepat perbaikan. Keluhan masyarakat harus segera ditangani sehingga pemadaman berulang tidak terus terjadi,” tegasnya.
Selain persoalan kelistrikan, DPRD Kukar turut menyoroti ketersediaan BBM yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama terkait pola pelayanan dan kelancaran distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Abdul Rasyid meminta Pertamina melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan di SPBU sehingga penyaluran BBM dapat berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan. DPRD juga mendorong adanya evaluasi terhadap kebutuhan kuota BBM di Kukar seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mempertimbangkan penambahan kuota BBM agar ketersediaannya lebih seimbang dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menghabiskan waktu terlalu lama untuk mendapatkan bahan bakar.
“Kami meminta Pertamina mengatur pelayanan SPBU agar antrean tidak terus terjadi. Kami juga mendorong penambahan kuota BBM supaya kebutuhan masyarakat Kukar bisa terpenuhi,” jelasnya.
Di sisi lain, RDP tersebut turut membahas dampak pemadaman listrik terhadap pelaku usaha, termasuk kemungkinan adanya pemberian kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan listrik.
Abdul Rasyid menjelaskan, persoalan kompensasi telah disampaikan kepada pihak PLN dalam pertemuan tersebut. Namun, kewenangan untuk menentukan bentuk dan mekanisme pemberian kompensasi masih berada pada pihak PLN di tingkat Balikpapan.
Karena itu, DPRD Kukar masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai tindak lanjut atas dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
“Persoalan kompensasi sudah kami sampaikan. Namun, keputusannya berada di PLN Balikpapan sehingga saat ini masih menunggu tindak lanjut,” tutupnya.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kukar berharap PLN dan Pertamina segera merealisasikan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Percepatan perbaikan jaringan listrik, evaluasi distribusi BBM, serta penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan daerah diharapkan menjadi solusi agar persoalan energi tidak terus berlarut.
DPRD juga menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut hasil rapat tersebut sehingga masyarakat Kukar dapat memperoleh pelayanan listrik dan BBM yang lebih baik, sekaligus menjaga kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian daerah.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
