KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE, ME, menyambut positif rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menjamin masa depan para pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan.
Rahmad berharap rencana kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga para PPPK paruh waktu memperoleh kejelasan mengenai status dan keberlanjutan pekerjaan mereka.
Hal itu disampaikannya seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Balai Kota Balikpapan, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu merupakan langkah positif dibandingkan mempertahankan sistem kepegawaian paruh waktu yang masih memiliki keterbatasan dari sisi kepastian pekerjaan.
Bahkan, Rahmad berharap pemerintah dapat memberikan status kepegawaian yang lebih tetap sehingga para pegawai memiliki jaminan masa depan dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau bisa menjadi pegawai negeri tetap, tentu jauh lebih baik,” kata Rahmad.
Dia menilai, persoalan pembiayaan tidak seharusnya menjadi penghalang apabila kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan serta pembagian tanggung jawab anggaran. Namun, hal utama yang harus menjadi perhatian adalah kepastian status para pegawai agar dapat bekerja secara optimal.
“Mau pemerintah daerah atau pusat, yang terpenting pegawai bisa bekerja dengan baik dan memiliki masa depan yang jelas,” ujarnya.
Rahmad juga menyoroti sistem kontrak yang masih melekat pada status PPPK paruh waktu. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian pegawai belum sepenuhnya memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan masa kerja mereka.
“Kalau masih sistem kontrak, tentu kepastiannya belum jelas. Kami berharap bisa menjadi tenaga tetap,” tuturnya.
Karena itu, dia berharap rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat menjadi solusi bagi para pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Rahmad, kepastian status kepegawaian juga penting untuk menjaga semangat, motivasi, dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan status yang lebih jelas, para pegawai diharapkan dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, pemerintah pusat sebelumnya telah menyampaikan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana tersebut seusai mengikuti rapat finalisasi pembahasan persoalan kepegawaian bersama DPR RI dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut pada awalnya direncanakan untuk tenaga pendidikan, khususnya guru. Namun, setelah melalui pembahasan dan perhitungan lebih lanjut, pemerintah memutuskan memperluas cakupan kebijakan kepada sejumlah kelompok profesi lainnya.
Selain guru, rencana peningkatan status tersebut juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat pegawai berstatus PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Rencana kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, termasuk Pemkot Balikpapan, mengingat kepastian status kepegawaian berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para PPPK paruh waktu memperoleh kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme dalam bekerja. Di sisi lain, peningkatan status kepegawaian juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
