Kumalanews – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terkait perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2023, serta rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024, digelar di gedung utama Sekretariat DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Jum’at (11/8/2023) malam.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan, pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Nilai APBD Perubahan tahun 2023 mencapai 7 triliun rupiah, sedangkan APBD murni tahun yang sama sebesar 20,6 triliun rupiah,” ungkap Seno Aji.
Menurutnya, capaian APBD 2023 merupakan prestasi besar yang harus di apresiasi.
“Capaian Ini harus kita apresiasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Seno Aji menjelaskan, setelah mendapatkan Keputusan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), langkah selanjutnya adalah menuju Nota Keuangan dan akhirnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait anggaran.
Tak hanya itu, Salah satu fokus penting dalam evaluasi adalah kinerja Badan Anggaran Dewan (Banggar) yang memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana.
“Yang perlu dievaluasi adalah kinerja WLB pada balai lelang agar tidak memperbesar Silfa, untuk mempercepat lelang proyek besar yang memakan waktu lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Seno Aji juga mengemukakan, lelang dini hanya akan diterapkan pada proyek tertentu, mengingat banyak proyek belum memiliki perencanaan matang. Rapat Banggar juga menekankan perlunya perencanaan yang kuat bagi semua proyek agar dapat berjalan efisien.
“Memang ada proyek-proyek tertentu yang dilakukan lelang dini, namun kemaren Banggar menekankan ada perencanaan matang agar berjalan efisien,” ucapnya.
Dengan optimisme tinggi, diharapkan tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat produktif.
“Kami optimis untuk 2024 akan menjadi lebih baik. Kami juga menganggarkan Silfa sebesar 670 miliar rupiah,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, Sigit Wibowo, serta Sekretaris Dewan Norhayati US serta
28 anggota DPRD Kaltim yang turut serta dalam diskusi mengenai agenda penting itu.
Selain itu, Rapat Paripurna ini juga di hadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dalam rangka menjaga komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan legislatif dalam mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan Timur.
