KUMALANEWS.ID, NUSANTARA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan kesiapan lembaganya untuk berkantor dan menetap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Senin (16/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga negara, sekaligus melihat secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dan kawasan perkantoran pemerintahan di IKN, khususnya pembangunan kawasan yudikatif yang nantinya menjadi lokasi kantor Komisi Yudisial.
Dalam pertemuan itu, Abdul Chair Ramadhan menyampaikan bahwa kunjungannya menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus memastikan perkembangan pembangunan gedung KY. Ia mengaku optimistis terhadap progres pembangunan kawasan yudikatif yang saat ini dilaporkan telah mencapai rata-rata sekitar 30 persen.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung progres pembangunan IKN. Kami juga siap menetap dan membesarkan Komisi Yudisial di sini,” ujar Abdul.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan perkembangan pembangunan IKN Tahap II periode 2025–2029. Pembangunan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta kawasan perkantoran lembaga negara untuk mendukung keberlangsungan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.
Basuki menjelaskan, sejumlah infrastruktur utama seperti jalan, jaringan air minum, dan pasokan listrik telah disiapkan. Bahkan, kebutuhan listrik didukung kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dengan pemanfaatan energi tenaga surya.
Sementara itu, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi salah satu prioritas pada tahap kedua. Desain kawasan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pembangunan fisik pada akhir 2027.
“Infrastruktur jalan, air minum, dan listrik sudah kami siapkan. Sekarang kami fokus menyiapkan perkantoran legislatif dan yudikatif. Mudah-mudahan seluruh pembangunannya dapat diselesaikan pada akhir 2027,” kata Basuki.
Usai melaksanakan audiensi, rombongan Komisi Yudisial melanjutkan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Beberapa titik yang dikunjungi meliputi Taman Kusuma Bangsa, Istana Negara, Masjid Negara, serta area pembangunan kawasan yudikatif, termasuk lokasi pembangunan Gedung Komisi Yudisial.
Peninjauan tersebut memberikan gambaran langsung kepada rombongan mengenai kesiapan fasilitas dan perkembangan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan pemindahan aktivitas kelembagaan negara ke Nusantara.
Kesan positif turut disampaikan Elok Delima Angraini, salah satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Komisi Yudisial. Setelah melihat langsung kondisi dan fasilitas yang tersedia di IKN, ia mengaku tertarik untuk pindah dan memulai kehidupan baru di ibu kota tersebut.
Menurutnya, berbagai sarana dan prasarana yang mulai tersedia menjadi salah satu faktor yang membuat IKN menarik sebagai tempat bekerja sekaligus menjalani kehidupan.
“Fasilitasnya keren dan semuanya sudah terakomodasi dengan baik. Saya sangat tertarik pindah ke IKN karena ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan memulai kehidupan baru di lingkungan yang berbeda,” ungkap Elok.
Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Otorita IKN dan Komisi Yudisial, sekaligus menjadi langkah awal dalam mempersiapkan kehadiran lembaga negara tersebut di Nusantara seiring berlanjutnya pembangunan kawasan yudikatif.
Sumber : Humas Otorita Ibu Kota Nusantara Editor : Fairuzzabady @2026













