Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Harmonisasi Dua Raperda, Pemanfaatan Jalan Bakal Diatur Lebih Ketat Junadi Dorong Perluasan Bantuan Petani Terdampak Kekeringan, 80 Pompa Air Disiapkan Pemkab Kukar Matangkan Skema Kredit Kukar Idaman Terbaik, Bunga Pinjaman Ditargetkan Nol Persen Junadi Harap Ketua Baru Karang Taruna Kukar Aktif Kawal Pembangunan Daerah Hendra Dorong Karang Taruna Kukar Aktif hingga Desa, Perkuat Potensi Pemuda dan Ekonomi Kreatif

BERITA DAERAH · 18 Nov 2026 15:30 WITA ·

DPRD Samarinda Harmonisasi Dua Raperda, Pemanfaatan Jalan Bakal Diatur Lebih Ketat


 Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa dua Raperda telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Salah satunya mengatur pemanfaatan bagian jalan agar berbagai aktivitas masyarakat dan badan usaha memiliki kepastian hukum. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menjelaskan bahwa dua Raperda telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Salah satunya mengatur pemanfaatan bagian jalan agar berbagai aktivitas masyarakat dan badan usaha memiliki kepastian hukum. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda menggelar rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pemanfaatan Jalan serta Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pembahasan ini dilakukan untuk menyelaraskan substansi kedua rancangan regulasi tersebut sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dipimpin Ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, di antaranya Kamaruddin, Arbain, Abdul Rohim, dan Romadhony Putra Pratama.

Harmonisasi tersebut turut melibatkan tim dari Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda, serta tim penyusun naskah akademik kedua Raperda.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan kedua rancangan regulasi tersebut kini telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Tahapan ini penting untuk memastikan materi muatan Raperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah Raperda tentang Pemanfaatan Jalan. Menurut Abdul Rohim, regulasi tersebut disusun untuk memberikan kepastian aturan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan bagian jalan oleh masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan jalan tidak hanya berkaitan dengan badan jalan, tetapi juga mencakup ruang milik jalan (Rumija), ruang manfaat jalan (Rumaja), dan ruang pengawasan jalan (Ruasja). Seluruh bagian tersebut perlu memiliki ketentuan yang jelas agar penggunaannya tidak mengganggu fungsi utama jalan.

“Ke depan, pemanfaatan jalan harus memiliki aturan yang jelas. Siapa pun yang menggunakan badan jalan, Rumija, Rumaja, maupun Ruasja wajib mengikuti ketentuan yang diatur,” jelas Abdul Rohim.

Ia menerangkan, jalan merupakan aset pemerintah yang memiliki fungsi utama sebagai infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, setiap aktivitas pemanfaatan oleh pihak lain harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan fungsi jalan.

Dalam praktiknya, sejumlah pihak memanfaatkan bagian jalan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur, seperti pemasangan tiang telekomunikasi, pembangunan jaringan pipa, hingga penggalian untuk pemasangan kabel. Aktivitas tersebut membutuhkan pengaturan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerusakan maupun mengganggu kepentingan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Bapemperda adalah pekerjaan penggalian jalan yang tidak selalu diikuti dengan pemulihan kondisi permukaan jalan secara baik setelah pekerjaan selesai. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat apabila bekas galian dibiarkan tanpa perbaikan sesuai kondisi awal.

Untuk mengantisipasi persoalan itu, Raperda Pemanfaatan Jalan direncanakan mengatur kewajiban pihak pelaksana pekerjaan memberikan jaminan kepada pemerintah. Salah satu mekanisme yang dibahas adalah penggunaan jaminan bank atau bank garansi sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

“Misalnya jalan digali untuk pemasangan kabel, pihak pelaksana harus menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Jika kondisi jalan dikembalikan seperti semula, jaminan tersebut bisa diambil kembali,” paparnya.

Sebaliknya, apabila pihak pelaksana tidak memenuhi kewajibannya untuk memulihkan kondisi jalan, pemerintah dapat mencairkan jaminan tersebut. Dana itu nantinya dapat digunakan untuk membiayai perbaikan bagian jalan yang mengalami kerusakan akibat pekerjaan tersebut.

Selain mengatur mekanisme jaminan dan kewajiban pemulihan jalan, Raperda tersebut juga akan memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang memanfaatkan bagian jalan tidak sesuai aturan. Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan seluruh pihak sekaligus melindungi aset infrastruktur milik pemerintah.

Abdul Rohim menegaskan, penyusunan regulasi tersebut bertujuan memastikan setiap aktivitas pemanfaatan jalan dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah memiliki dasar untuk mengawasi serta menindak pelanggaran dalam penggunaan bagian jalan.

Melalui proses harmonisasi ini, DPRD Kota Samarinda berharap Raperda Pemanfaatan Jalan dapat menjadi pedoman hukum dalam mengatur berbagai kepentingan pemanfaatan infrastruktur jalan. Sementara itu, pembahasan Raperda Pengelolaan Limbah B3 juga diarahkan agar memiliki landasan regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum dan kebutuhan pengelolaan lingkungan di Kota Samarinda.

Kedua Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung perlindungan aset infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Samarinda.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Junadi Dorong Perluasan Bantuan Petani Terdampak Kekeringan, 80 Pompa Air Disiapkan

18 November 2026 - 15:00 WITA

r80

Pemkab Kukar Matangkan Skema Kredit Kukar Idaman Terbaik, Bunga Pinjaman Ditargetkan Nol Persen

18 November 2026 - 14:30 WITA

r78

Junadi Harap Ketua Baru Karang Taruna Kukar Aktif Kawal Pembangunan Daerah

18 November 2026 - 14:00 WITA

r79

Hendra Dorong Karang Taruna Kukar Aktif hingga Desa, Perkuat Potensi Pemuda dan Ekonomi Kreatif

18 November 2026 - 13:30 WITA

r77

Buka Temu Karya Karang Taruna Kukar, Aulia Minta Pengurus Baru Segera Konsolidasi di 20 Kecamatan

18 November 2026 - 13:00 WITA

r76

Realisasi Investasi Balikpapan Tembus Rp15,56 Triliun, Tertinggi di Kaltim

18 November 2026 - 12:30 WITA

r71
Trending di BERITA DAERAH