KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau pelaksanaan sembilan poin kesepakatan antara warga dan pihak pengembang Perumahan Grand City. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kesepakatan direalisasikan serta berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani.
Penegasan itu disampaikan Aditya usai mengikuti hearing terkait pengaduan warga terhadap rencana pengembangan dan pembangunan Perumahan Grand City di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda, Senin (2/11/2026).
Aditya menjelaskan, dari sisi administrasi pemerintahan, proses perizinan pengembangan perumahan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan keterangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam hearing, penyusunan site plan dan pengajuan izin lingkungan telah dimulai sejak 2014.
Namun, pelaksanaan pembangunan baru berjalan pada 2026. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah perubahan yang berdampak pada penyesuaian site plan.
“Secara administratif, perizinan dengan Pemerintah Kota Samarinda telah dilaksanakan. Dinas Perkim juga menjelaskan bahwa site plan dan pengajuan izin lingkungan sudah dilakukan sejak 2014. Hanya saja, pembangunan baru berjalan pada 2026 dengan sejumlah perubahan,” jelasnya.
Meski demikian, Aditya menilai komunikasi antara pihak pengembang dan masyarakat sekitar masih perlu diperbaiki. Sebab, kurangnya koordinasi dinilai menjadi salah satu pemicu kesalahpahaman, terutama terkait aktivitas pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Ia mengungkapkan, pihak kecamatan telah menerima surat pengaduan dari warga pada 7 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, kecamatan kemudian memfasilitasi pertemuan pada 12 Oktober 2026 untuk mempertemukan kedua belah pihak sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul.
Pertemuan itu menghasilkan sembilan poin kesepakatan yang diharapkan menjadi acuan bagi pengembang dalam melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami menerima pengaduan warga pada 7 Oktober, kemudian menindaklanjutinya melalui pertemuan pada 12 Oktober. Dari proses tersebut, lahir sembilan poin kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ungkapnya.
Menurut Aditya, pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut terus dilakukan oleh pihak kecamatan. Namun, berdasarkan pembahasan dalam hearing, masih terdapat sejumlah hal yang belum dijalankan secara maksimal oleh pihak pengembang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aktivitas operasional pembangunan yang masih berlangsung hingga melewati batas waktu operasional pada umumnya, termasuk pada malam hari. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar tidak mengganggu kenyamanan warga yang bermukim di sekitar kawasan perumahan.
“Kami mendapat laporan bahwa aktivitas pembangunan masih berlangsung hingga malam hari. Hal ini langsung kami sampaikan sebagai teguran kepada pihak pengembang,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Aditya berencana menemui langsung site manager atau penanggung jawab pembangunan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting karena perwakilan pengembang yang hadir dalam hearing merupakan jajaran manajemen atau direksi, sehingga tidak seluruhnya terlibat langsung dalam pengawasan aktivitas pembangunan sehari-hari.
Ia juga meminta pihak perusahaan memperkuat koordinasi internal agar setiap arahan manajemen dan kesepakatan yang telah dibuat dapat diterapkan secara konsisten oleh tim pelaksana di lapangan.
“Kami meminta pengembang membangun komunikasi yang baik dengan site manager yang berada di Yogyakarta, sehingga seluruh kesepakatan dan arahan perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Di sisi lain, Aditya mengapresiasi warga yang telah menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi dan koordinasi. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui dialog menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman berkepanjangan antara masyarakat dan pihak pengembang.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi serta menjalankan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang pun akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut agar kegiatan pengembangan Perumahan Grand City dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak, kepentingan, dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















