KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayah Kukar. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pekerja asing memiliki dokumen keimigrasian dan izin kerja yang masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan ini menjadi perhatian DPRD menyusul adanya informasi mengenai dugaan tenaga kerja asing yang bekerja tanpa kelengkapan izin atau belum memperpanjang dokumen perizinannya. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yani menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jika terbukti ada TKA yang melanggar aturan atau tidak memiliki izin berlaku, tentu akan kita tindak lanjuti,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, keberadaan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak boleh dibiarkan. Terlebih, apabila ditemukan pekerja yang tetap menjalankan aktivitas pekerjaan meskipun izin kerja atau dokumen keimigrasiannya telah habis masa berlaku.
Ahmad Yani menegaskan, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Hal ini penting agar aktivitas perusahaan di berbagai sektor usaha, termasuk pertambangan dan perkebunan, tetap berjalan sesuai aturan.
Ia menjelaskan, pengawasan terhadap tenaga kerja asing juga melibatkan kewenangan instansi keimigrasian. Karena itu, DPRD Kukar akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan legalitas keberadaan serta aktivitas para pekerja asing tersebut.
“Kita akan sama-sama mengawal. Jangan sampai ada tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kukar tanpa izin atau menggunakan dokumen yang sudah tidak berlaku,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kukar juga membuka peluang melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk lokasi perusahaan yang mempekerjakan TKA dan kelengkapan dokumen para pekerjanya.
Ahmad Yani bahkan menyebut awak media dapat dilibatkan dalam kegiatan pengecekan tersebut agar informasi mengenai keberadaan dan legalitas tenaga kerja asing dapat diketahui secara lebih terbuka.
“Kalau diperlukan, bersama wartawan kita bisa mengecek langsung ke lapangan, terutama di kawasan pertambangan maupun perkebunan,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap TKA tidak dapat hanya mengandalkan DPRD. Seluruh instansi yang memiliki kewenangan perlu bersinergi, baik dalam pemeriksaan dokumen, pengawasan izin kerja, maupun penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Melalui koordinasi dan pengawasan terpadu, DPRD Kukar berharap seluruh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dapat mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada pekerja asing yang menjalankan aktivitas pekerjaan tanpa legalitas yang jelas di wilayah Kukar.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026

















