KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berhasil meraih Janahita Awards Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas Tingkat Nasional 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan upaya Pemkot Balikpapan dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, kepada Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., dalam rangkaian Apresiasi GENTING Collaboration Summit 2026 bertema Satu Gerakan, Sejuta Harapan, Wujudkan Generasi Bebas Stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Raihan penghargaan ini menjadi pencapaian penting bagi Balikpapan, mengingat kota tersebut memiliki tantangan kependudukan yang semakin kompleks seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Balikpapan menghadapi dinamika pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai pelayanan publik.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan perubahan jumlah dan komposisi penduduk harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, pertumbuhan penduduk akan berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi hingga infrastruktur perkotaan.
“Pertumbuhan penduduk harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang agar tidak menambah tekanan terhadap kapasitas pelayanan pemerintah daerah,” ujar Rahmad.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan keluarga menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan adalah penanganan stunting. Rahmad menilai upaya menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan kesejahteraan keluarga, perbaikan sanitasi lingkungan, penguatan pola pengasuhan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak.
“Penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. Tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan,” tegasnya.
Rahmad menjelaskan, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan berbagai program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui perencanaan yang terintegrasi, kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan peta jalan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Lebih dari itu, seluruh rencana yang telah disusun harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan kependudukan tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan pemerintah, tetapi juga menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Terlebih, perkembangan IKN diperkirakan akan terus memengaruhi karakteristik, jumlah, serta kebutuhan penduduk di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menuntut Pemkot Balikpapan untuk memiliki kebijakan pembangunan yang adaptif dan mampu merespons perubahan demografi di masa mendatang.
Karena itu, raihan Janahita Awards PJPK Berkualitas Tingkat Nasional 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Balikpapan untuk terus memperkuat konsistensi dalam menjalankan kebijakan pembangunan kependudukan.
Ke depan, keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang layak, lingkungan yang sehat, serta kehidupan keluarga yang sejahtera.
Melalui perencanaan kependudukan yang berkualitas dan pelaksanaan program lintas sektor yang berkelanjutan, Balikpapan diharapkan mampu menghadapi dinamika perkembangan kawasan IKN sekaligus mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026

















