KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyepakati penghentian sementara pembangunan pagar di sisi akses Pasar Pagi yang dinilai menghalangi aktivitas perdagangan dan menutup akses menuju sejumlah toko milik masyarakat. Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut atas aduan warga yang meminta DPRD memfasilitasi mediasi dengan pemerintah kota dan pihak-pihak terkait pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi.
Keputusan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat (6/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, serta sejumlah anggota dewan dari berbagai komisi.
Turut hadir Sekretaris Komisi II Ronal Stephen Lonteng, Ketua Komisi III Deni Hakim Anwar, serta anggota Komisi III Arbain dan Abdul Rohim. Sementara dari Komisi IV hadir Anhar. Rapat juga melibatkan Asisten I dan Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Satpol PP, BPKAD, DPUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Pasar Pagi, pihak kontraktor, perwakilan warga, serta ketua RT setempat.
Usai rapat, Samri Shaputra menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan penataan dan memperindah kawasan Pasar Pagi, khususnya di sisi Jalan Mas Temenggung, mendapat keberatan dari masyarakat. Persoalan utama terletak pada pembangunan pagar yang dikhawatirkan menutup akses serta menghalangi keberadaan toko-toko milik warga.
Menurutnya, pembangunan kawasan publik seharusnya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama para pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.
“Mayoritas fraksi yang hadir sepakat menghentikan sementara pembangunan pagar itu. Kami akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada wali kota karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Samri.
Ia menegaskan, DPRD berkewajiban menindaklanjuti aspirasi warga karena keberadaan toko dan akses perdagangan memiliki kaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Terlebih, para pedagang selama ini sudah menghadapi tantangan dalam memasarkan barang dagangannya.
Samri menilai, jika akses menuju toko semakin tertutup akibat pembangunan pagar, kondisi tersebut berpotensi memperburuk aktivitas perdagangan dan mengurangi kesempatan pedagang memperoleh penghasilan.
“Tanpa pagar saja, pedagang belum tentu mudah menjual dagangannya. Apalagi jika akses toko sampai tertutup,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD meminta agar desain pembangunan di kawasan tersebut ditinjau ulang. Khususnya pembangunan pagar di sisi kanan, sisi kiri, serta bagian depan rumah toko (ruko) yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat dan aktivitas jual beli.
Samri menegaskan, penghentian sementara pekerjaan pagar pada titik yang dipersoalkan bukan berarti seluruh pekerjaan dalam kontrak proyek harus dihentikan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah bagian di sekitar kawasan Pasar Pagi yang membutuhkan penataan dan pembangunan sehingga pekerjaan dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke lokasi lain.
“Desainnya perlu direvisi. Pagar di sisi kanan, kiri, dan depan ruko sebaiknya dihentikan. Pekerjaan masih bisa dialihkan ke bagian lain yang lebih membutuhkan penataan,” jelasnya.
Terkait kemungkinan perubahan pekerjaan dan konsekuensi terhadap kontrak proyek, Samri menyebut hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Samarinda bersama perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Pemerintah kota diharapkan dapat mempertimbangkan mekanisme perubahan pekerjaan, termasuk kemungkinan melalui adendum kontrak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan administrasi yang berlaku.
DPRD selanjutnya akan menuangkan hasil pembahasan RDP dalam rekomendasi tertulis untuk disampaikan kepada Wali Kota Samarinda. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan pembangunan pagar di kawasan Pasar Pagi.
Samri berharap penataan kawasan Pasar Pagi tetap dapat dilanjutkan dengan konsep pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, upaya pemerintah memperindah kawasan perdagangan tidak justru menghambat aktivitas ekonomi warga.
DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa pembangunan Pasar Pagi harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik dari sisi estetika kawasan, aksesibilitas, maupun keberlangsungan usaha para pedagang. Penataan yang baik diharapkan dapat menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















