KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kukar, Sabtu (7/11/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas insiden kericuhan yang terjadi saat demonstrasi HMI Cabang Samarinda di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Samarinda, dua hari sebelumnya.
Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta aksi dilaporkan mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Peristiwa itu mendorong HMI Kukar turun menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepolisian meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kader HMI yang menjadi korban dalam insiden di Samarinda. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di wilayah Kukar maupun daerah lainnya.
Menurutnya, pengamanan demonstrasi harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Ia juga mengingatkan agar setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan dapat dihindari semaksimal mungkin.
“Kami berharap pelayanan Polri kepada masyarakat terus ditingkatkan. Tindakan represif, baik disengaja maupun tidak, harus dihindari agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Zulhansyah.
Ia menilai, peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait pola komunikasi dan hubungan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian ketika berlangsungnya aksi demonstrasi.
Zulhansyah menegaskan, HMI merupakan organisasi yang memiliki mekanisme serta pertimbangan dalam setiap tindakan. Karena itu, penyampaian aspirasi diharapkan tetap berjalan sesuai aturan, dengan tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima HMI Kukar, terdapat dua orang yang mengalami luka cukup serius dalam insiden di Samarinda, yakni ketua umum dan salah seorang kader HMI. Selain dugaan tindakan kekerasan, pihaknya turut menyoroti persoalan yang berkaitan dengan simbol organisasi.
“Kami ingin ada evaluasi bersama. Mahasiswa harus memahami aturan saat menyampaikan aspirasi, begitu pula aparat kepolisian harus memahami cara bertindak secara tepat ketika menghadapi masyarakat, khususnya mahasiswa,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan HMI Kukar diterima langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kukar, Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan audiensi untuk membahas upaya menjaga komunikasi, hubungan, dan sinergi antara kepolisian dengan mahasiswa.
Salah satu hasil audiensi tersebut adalah kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan itu menjadi komitmen bersama untuk menjaga hubungan baik antara Polres Kukar dan kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Zulhansyah menyampaikan, melalui kesepakatan tersebut, kedua pihak berkomitmen menghindari tindakan yang melanggar hukum maupun tindakan represif selama proses penyampaian pendapat berlangsung. Dengan demikian, ruang demokrasi diharapkan tetap terjaga tanpa mengabaikan ketertiban dan keamanan.
Sementara itu, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra menyambut baik aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan HMI Kukar. Ia menilai kegiatan tersebut berlangsung tertib dan para peserta telah menaati ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, kegiatan berlangsung tertib dan mahasiswa menaati peraturan. Kami juga menyambut baik aspirasi yang disampaikan serta telah melaksanakan audiensi dengan baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Polres Kukar berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan pola pengamanan yang mengutamakan pendekatan humanis serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Terkait insiden demonstrasi di Samarinda, Izdiharuddin menjelaskan bahwa penanganan peristiwa tersebut merupakan kewenangan Polresta Samarinda karena lokasi kejadian berada di wilayah hukumnya. Penanganan lebih lanjut juga dapat melibatkan Polda Kalimantan Timur sesuai arahan pimpinan.
“Polres Kukar tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan maupun pemeriksaan atas peristiwa di Samarinda. Namun, kami akan berupaya mencari informasi mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut,” jelasnya.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan insiden tersebut.
Izdiharuddin berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, kepolisian diharapkan terus mengedepankan pengamanan yang humanis, profesional, serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Melalui aksi dan audiensi tersebut, HMI Kukar berharap terbangun komunikasi yang lebih baik antara mahasiswa dan kepolisian. Dengan demikian, penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
