KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Hingga November 2026, tercatat sekitar 210 bank sampah telah terbentuk dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan.
Keberadaan bank sampah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, upaya penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DLH Kota Balikpapan, Dody Yulianto, mengatakan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar pengelolaan sampah dan kebersihan kota dapat berjalan lebih optimal. Pembagian tugas antarlembaga juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kawasan.
“Secara umum, pemerintah kota terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan sampah, pengelolaan lingkungan, dan kebersihan kota,” ujar Dody, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, DLH telah membangun koordinasi dengan sejumlah OPD untuk memastikan kebersihan di berbagai fasilitas dan kawasan publik tetap terjaga. Penanganan kebersihan lingkungan sekolah, misalnya, dilakukan bersama Dinas Pendidikan. Sementara kawasan permukiman melibatkan kecamatan, kelurahan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Adapun pengelolaan kebersihan di kawasan terminal dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan. Melalui pembagian peran tersebut, pengawasan dan penanganan sampah diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta tidak terpusat pada satu instansi.
“Jadi, kebersihan dan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh sektor,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Pemkot Balikpapan juga terus mengajak masyarakat meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola sampah. Langkah tersebut dapat dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengurangan penggunaan barang sekali pakai, serta kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah.
Drainase dan Permukiman Jadi Perhatian
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga menindaklanjuti sejumlah catatan evaluasi pemerintah pusat, terutama terkait kebersihan kawasan permukiman dan kondisi saluran drainase. Hal ini menjadi perhatian karena pengelolaan sampah memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas lingkungan, termasuk kebersihan sungai dan saluran air.
Dody menyebutkan, DLH telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk UPTD Pengelolaan Drainase, untuk meningkatkan kebersihan dan penanganan saluran air di sejumlah kawasan.
Salah satu lokasi yang pernah menjadi perhatian adalah Kampung Pinisi. Saat kunjungan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sampah di sejumlah saluran drainase berukuran kecil atau parit di kawasan tersebut.
Selain persoalan sampah, kondisi sungai di sekitar permukiman juga menjadi catatan evaluasi, khususnya menyangkut kejernihan air dan kondisi struktur bangunan di bawah kawasan permukiman.
“Catatan tersebut sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelas Dody.
210 Bank Sampah, Kontribusi Pengurangan Baru 1–2 Persen
Sementara itu, pengembangan bank sampah menjadi salah satu program yang terus didorong Pemkot Balikpapan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengurangi volume sampah.
Dody mengungkapkan, dari sekitar 210 bank sampah yang telah terbentuk, terdiri atas enam bank sampah induk dan sekitar 204 bank sampah unit. Seluruhnya tersebar di berbagai kecamatan dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pembentukan bank sampah tersebut mengacu pada instruksi Wali Kota Balikpapan pada 2025. Dalam kebijakan itu, setiap kelurahan diwajibkan memiliki sedikitnya enam bank sampah unit, sedangkan setiap kecamatan harus mempunyai minimal satu bank sampah induk.
Menurutnya, dari sisi jumlah, target pembentukan bank sampah tersebut telah terpenuhi. Namun, pemerintah tidak ingin keberhasilan hanya diukur berdasarkan banyaknya unit yang terbentuk. Aktivitas, konsistensi operasional, serta efektivitas pengelolaan masing-masing bank sampah juga perlu dievaluasi.
“Selanjutnya, kami perlu mengevaluasi pengelolaan dan kinerja bank sampah untuk mengukur kontribusinya terhadap pengurangan sampah,” ungkapnya.
Pasalnya, kontribusi bank sampah terhadap pengurangan total timbulan sampah di Balikpapan saat ini diperkirakan masih berada pada kisaran 1 hingga 2 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi pengurangan sampah melalui program bank sampah masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan sekadar memperbanyak jumlah bank sampah, tetapi memastikan seluruh unit dapat beroperasi secara aktif, memiliki sistem pengelolaan yang baik, serta mampu meningkatkan volume sampah yang dipilah dan dimanfaatkan kembali.
Pemkot Balikpapan pun terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar pemilahan dan pengurangan sampah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut perlu dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah, kawasan permukiman, hingga fasilitas dan ruang publik.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi bank sampah, Pemkot Balikpapan berharap pengelolaan sampah dapat semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya menjaga kebersihan kota tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan Adipura, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
