KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk memahami perubahan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pemahaman tersebut dinilai penting agar ASN dapat mengikuti perkembangan kebijakan sekaligus membantu menyosialisasikan ketentuan baru kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Sunggono menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi baru tidak hanya diperlukan oleh organisasi keagamaan dan pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tetapi juga penting bagi ASN sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah substansi penting dalam regulasi tersebut, salah satunya penguatan kelembagaan melalui penataan tata kelola dan pembagian tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
“Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penataan kembali tata kelola dan tanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah,” ujarnya.
Selain perubahan kelembagaan, Sunggono juga menyoroti pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci tidak semata-mata berkaitan dengan pelayanan kepada jemaah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia berharap berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia jasa logistik, hingga pelaku usaha produk dalam negeri, dapat terlibat dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah.
Dengan keterlibatan berbagai sektor tersebut, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya tentang pelayanan jemaah, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.
Substansi lain yang turut menjadi perhatian adalah perubahan ketentuan masa jeda pendaftaran haji reguler bagi masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Sunggono menyampaikan bahwa ketentuan masa tunggu untuk mendaftar kembali berubah dari 10 tahun menjadi 18 tahun.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui ketentuan yang berlaku dan dapat mempersiapkan rencana keberangkatan haji sesuai regulasi terbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga membagikan pengalaman pribadinya ketika menunaikan ibadah haji dan umrah. Ia menceritakan perjalanan spiritual yang dilaluinya, termasuk pengalaman memberangkatkan kedua orang tua dan mertuanya ke Tanah Suci.
Pengalaman itu disampaikannya sebagai motivasi bagi para ASN agar terus memelihara niat untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengingatkan bahwa keinginan beribadah perlu disertai ikhtiar dan persiapan sejak dini, tanpa menjadikan persoalan biaya sebagai satu-satunya alasan untuk menunda niat tersebut.
Bahkan, Sunggono mengusulkan gagasan program ASN Berhaji di lingkungan Pemkab Kukar. Program tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai yang memiliki keinginan menunaikan rukun Islam kelima sekaligus mendorong kesadaran untuk mempersiapkan ibadah sejak awal.
Namun, ia menegaskan bahwa gagasan ASN Berhaji tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berangkat ke Tanah Suci atau memiliki tabungan haji. Lebih dari itu, nilai-nilai spiritual dan keteladanan dalam ibadah haji harus tercermin dalam sikap serta perilaku ASN ketika menjalankan tugas pemerintahan.
“Saya ingin nilai terpenting ASN Berhaji bukan sekadar memiliki tabungan atau kesempatan ke Tanah Suci, tetapi bagaimana nilai-nilai ibadah haji tercermin dalam perilaku sehari-hari,” tegasnya.
Ia mengingatkan, predikat haji mabrur semestinya diwujudkan melalui perilaku yang baik, termasuk dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat.
Menurutnya, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap amanah merupakan nilai-nilai yang harus dijaga oleh setiap ASN. Jangan sampai semangat untuk meraih predikat haji mabrur tidak sejalan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai kita bersemangat menjadi haji mabrur, tetapi masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Sunggono berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kukar juga berharap perubahan regulasi dan penguatan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah dapat memberikan pelayanan yang semakin baik, sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mempersiapkan dan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
