KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) segera ditindaklanjuti. Sementara itu, pemberian insentif bagi guru agama yang bertugas di satuan pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kukar masih menunggu kepastian regulasi.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar di Aula DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas penyaluran dan penetapan insentif bagi guru honorer atau non-ASN serta guru agama yang bertugas di lingkungan pendidikan Kabupaten Kukar.
Pujianto menjelaskan, untuk hak tambahan penghasilan bagi guru non-ASN, pihaknya memastikan proses pencairan akan segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian Disdikbud agar hak para tenaga pendidik dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
“Untuk pencairan TPP guru non-ASN, insyaallah segera kami proses,” ujar Pujianto.
Namun, terkait pemberian insentif bagi guru agama dari Kementerian Agama (Kemenag) yang ditugaskan di sekolah-sekolah di bawah koordinasi Disdikbud Kukar, masih diperlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan adanya landasan hukum yang jelas sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif. Hal tersebut penting agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Untuk guru Kemenag yang ditugaskan di sekolah, kami masih menunggu regulasi yang menjadi dasar pemberian insentif,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pembahasan lanjutan akan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Bagian Hukum dan Inspektorat Daerah. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengkaji aturan yang berlaku sekaligus memastikan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan tambahan insentif kepada guru agama.
Pujianto menegaskan, kehati-hatian dalam mengambil keputusan bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan aspirasi maupun kebutuhan para tenaga pendidik. Sebaliknya, kepastian regulasi diperlukan agar kebijakan yang nantinya ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan berdiskusi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat. Regulasi yang ada harus benar-benar memastikan kebijakan ini memiliki landasan yang jelas,” ungkapnya.
Karena itu, Disdikbud Kukar akan melanjutkan koordinasi bersama instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Hasil pembahasan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan kemungkinan pemberian insentif bagi guru agama yang bertugas di lingkungan sekolah.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh aspirasi tenaga pendidik dapat ditindaklanjuti secara tepat. Dengan adanya kepastian aturan, penyaluran tambahan penghasilan maupun pemberian insentif diharapkan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Disdikbud Kukar juga berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
