Menu ✖

Mode Gelap
Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran Tingkatkan PAD, Pemkot Balikpapan Uji Coba Banantara Lewat Fantastic Music Sunset

BERITA DAERAH · 16 Nov 2026 13:00 WITA ·

DPRD Kukar Konsultasikan Lima Raperda, Target Rampung Desember 2026


 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar konsultasi publik terhadap lima Raperda sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan regulasi daerah, Senin (16/11/2026). Foto: Indirwan. Perbesar

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar konsultasi publik terhadap lima Raperda sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan regulasi daerah, Senin (16/11/2026). Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar konsultasi publik terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (16/11/2026). Kegiatan yang dibuka langsung Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Konsultasi publik ini bertujuan menyerap berbagai masukan, saran, dan koreksi dari masyarakat maupun pihak terkait agar lima Raperda yang tengah dibahas melalui panitia khusus (Pansus) dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam agenda yang sama, DPRD Kukar juga menghadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk memberikan pemaparan mengenai ketentuan penyesuaian hukum pidana dalam Perda. Pembahasan tersebut diperlukan guna memastikan rumusan sanksi pidana dalam setiap regulasi daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan konsultasi publik merupakan ruang terbuka bagi berbagai pihak untuk memberikan pandangan terhadap materi Raperda sebelum memasuki tahap finalisasi.

“Harapan kita, konsultasi publik ini dapat memberikan masukan, koreksi, serta ruang diskusi untuk menyempurnakan Raperda yang saat ini memasuki tahap finalisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah konsultasi publik dilaksanakan, masing-masing Pansus akan kembali melakukan penyempurnaan terhadap materi Raperda berdasarkan masukan yang diterima. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan fasilitasi, koreksi, dan penyempurnaan sebelum kembali diproses di DPRD.

Ahmad Yani berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga lima Raperda tersebut bisa diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda pada Desember 2026.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Kukar.

Selain penyempurnaan substansi, ia menekankan pentingnya ketepatan dalam merumuskan ketentuan pemidanaan. Karena itu, keterlibatan Kejari Kukar dinilai diperlukan untuk memberikan pandangan hukum, terutama terkait penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda.

“Ketika terjadi pelanggaran, tentu harus ada ketentuan yang mengaturnya. Karena itu, kami melibatkan Kejaksaan agar rumusan pemidanaan dalam Perda lebih tepat dan sempurna,” jelasnya.

Di sisi lain, Ahmad Yani turut menyoroti pentingnya penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawal implementasi Perda. Ia menilai, masih terdapat sejumlah regulasi yang telah disahkan DPRD bersama pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum diikuti pengawasan dan penegakan sanksi secara maksimal.

Menurutnya, Satpol PP harus lebih optimal menjalankan tugas dan fungsinya, tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga memastikan setiap aturan daerah benar-benar dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait.

“Satpol PP harus lebih maksimal dalam menegakkan Perda. Jangan sampai aturan sudah disahkan, tetapi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran masih lemah,” tegasnya.

APBD Kukar 2027 Berpotensi Tembus Rp6 Triliun

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga menyampaikan perkembangan pembahasan APBD Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2027 yang kini memasuki tahap finalisasi. DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penyesuaian dilakukan setelah ditemukan tambahan potensi pendapatan daerah sekitar Rp500 miliar, termasuk sejumlah dana dari pemerintah pusat yang masuk dalam perhitungan pendapatan daerah.

Dengan adanya tambahan tersebut, APBD Kukar 2027 diproyeksikan berpotensi menembus angka lebih dari Rp6 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang telah dibahas dan disepakati dalam KUA-PPAS.

“Setelah beberapa kali rapat dan berkonsultasi dengan TAPD, ternyata ada tambahan pendapatan sekitar Rp500 miliar yang harus diakomodasi. Dengan demikian, APBD kita berpotensi menembus Rp6 triliun lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengajukan pinjaman melalui skema pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ahmad Yani menyebut hingga saat ini DPRD belum menerima dokumen resmi pengajuan tersebut.

Karena belum ada berkas yang disampaikan secara resmi, DPRD belum dapat melakukan pembahasan maupun memberikan tanggapan lebih jauh mengenai rencana pembiayaan tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan DPRD terbuka terhadap berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah selama memiliki tujuan yang jelas, sesuai kebutuhan, serta diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Kalau memang dibutuhkan dan sejalan dengan semangat membangun daerah, tentu bisa dipertimbangkan. Namun, berkas resminya belum diterima DPRD, sehingga belum dapat kami bahas,” tutupnya.

 

ADV DPRD Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional

16 November 2026 - 20:00 WITA

r52

DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku

16 November 2026 - 19:00 WITA

r55

Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala

16 November 2026 - 18:00 WITA

r54

Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran

16 November 2026 - 17:00 WITA

r53

Tingkatkan PAD, Pemkot Balikpapan Uji Coba Banantara Lewat Fantastic Music Sunset

16 November 2026 - 16:00 WITA

r50

Harminsyah Apresiasi Pemkot Samarinda, Dorong Peningkatan Kualitas Pembinaan Paskibraka

16 November 2026 - 15:00 WITA

r46
Trending di BERITA DAERAH