Menu

Mode Gelap
Nasib 44 Karyawan PT WATS Masih Menggantung, Gaji September Tetap Dibayarkan Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Nasib Karyawan PT WATS Usai Kerja Sama Berakhir Disnaker Samarinda Siap Mediasi Persoalan Hak 44 Karyawan PT WATS Nasib 44 Karyawan PT WATS Belum Jelas, Minta Kepastian Status dan Hak Pekerjaan 44 Karyawan PT WATS Masih Digaji, Nasib Pekerjaan di Tengah Sengketa Bendang Belum Jelas

BERITA DAERAH · 7 Sep 2026 12:00 WITA ·

Pemkot Balikpapan Siapkan Indikator Untuk Ukur Dampak Program MBG


 Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., mengatakan Pemkot Balikpapan akan menyusun indikator untuk mengukur dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan, kesehatan, stamina, dan prestasi peserta didik. Foto: M Hilmansyah. Perbesar

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., mengatakan Pemkot Balikpapan akan menyusun indikator untuk mengukur dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan, kesehatan, stamina, dan prestasi peserta didik. Foto: M Hilmansyah.

KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur, berencana menyusun sejumlah indikator untuk mengukur dampak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap peserta didik.

Evaluasi tersebut nantinya tidak hanya mengukur jumlah siswa yang menerima makanan bergizi, tetapi juga melihat dampaknya terhadap pertumbuhan, kesehatan, stamina, serta perkembangan prestasi akademik peserta didik.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., mengatakan pengukuran diperlukan agar manfaat program MBG dapat diketahui secara lebih konkret dan terukur.

Menurutnya, program yang mendapat dukungan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut perlu memiliki tolok ukur yang jelas untuk mengetahui sejauh mana pemberian makanan bergizi memberikan manfaat bagi siswa.

“Yang ingin kita lihat adalah dampaknya terhadap pertumbuhan, kesehatan, stamina, dan prestasi anak,” kata Bagus, Senin (7/9/2026).

Cakupan MBG baru 42,57 persen

Rencana evaluasi tersebut dibahas Pemkot Balikpapan bersama BGN setelah dilakukan tindak lanjut kunjungan lapangan ke sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Balikpapan.

Dalam pembahasan itu, Pemkot meminta informasi mengenai perkembangan SPPG yang telah beroperasi, dapur yang masih dalam proses, serta jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Balikpapan.

Bagus mengungkapkan, berdasarkan data hingga 17 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat MBG di Balikpapan baru mencapai sekitar 82.000 orang.

Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan total sasaran yang mencapai hampir 194.000 siswa dan kelompok 3B. Dengan jumlah penerima tersebut, cakupan program MBG di Balikpapan baru mencapai sekitar 42,57 persen.

“Dari hampir 194.000 sasaran, baru sekitar 82.000 yang menerima manfaat,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkot Balikpapan karena perluasan cakupan penerima manfaat dinilai penting agar program MBG dapat dirasakan lebih banyak peserta didik.

Pemkot Dorong Penambahan SPPG

Selain mengevaluasi dampak program, Pemkot Balikpapan juga terus mendorong penambahan SPPG guna memperluas cakupan penerima MBG.

Saat ini, sebanyak 36 SPPG telah beroperasi di Balikpapan. Sementara itu, dua dapur berstatus suspend dan 10 dapur lainnya masih dalam proses.

Sejumlah calon dapur tambahan juga masih menunggu keputusan dari BGN pusat, termasuk terkait kebijakan penambahan SPPG baru.

Bagus mengatakan, salah satu kendala dalam memperluas cakupan program adalah penghentian sementara penambahan dapur baru atau moratorium setelah adanya pergantian pimpinan di tingkat BGN.

Di sisi lain, dua SPPG yang berstatus suspend masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan agar dapat kembali beroperasi.

Pemkot Balikpapan berharap persoalan tersebut segera diselesaikan sehingga kapasitas pelayanan MBG dapat meningkat dan semakin banyak siswa memperoleh manfaat.

Pemkot juga berencana menyurati pemerintah pusat agar kebijakan moratorium penambahan dapur dapat ditinjau kembali, khususnya untuk wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting.

“Kita akan mengusulkan agar moratorium ditinjau kembali, terutama untuk daerah dengan stunting tinggi,” jelas Bagus.

Dampak MBG Akan Dipantau di Sekolah

Untuk mengetahui efektivitas program, Pemkot Balikpapan berencana mendorong sekolah memiliki laporan sederhana mengenai perkembangan peserta didik setelah mendapatkan MBG.

Laporan tersebut nantinya dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perubahan kondisi siswa, mulai dari pertumbuhan fisik hingga kemampuan mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Beberapa indikator yang akan diperhatikan antara lain berat badan, tinggi badan, stamina, kondisi kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar, serta kemungkinan adanya perubahan pada prestasi akademik siswa.

Namun, Bagus menegaskan mekanisme evaluasi tersebut tidak boleh menambah beban administrasi bagi guru maupun kepala sekolah.

“Evaluasinya jangan sampai menambah beban guru dan kepala sekolah,” tegasnya.

Menurutnya, sekolah cukup memiliki catatan sederhana mengenai perkembangan siswa sebagai bahan untuk melihat manfaat program MBG dalam jangka waktu tertentu.

Dengan adanya indikator dan pemantauan tersebut, Pemkot Balikpapan berharap program MBG tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan kepada siswa, tetapi juga dapat dibuktikan manfaatnya terhadap kualitas tumbuh kembang, kesehatan, stamina, dan proses pendidikan peserta didik.

Upaya evaluasi sekaligus perluasan cakupan penerima manfaat tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan MBG di Balikpapan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi generasi penerus.

 

ADV Diskominfo Kota Balikpapan
Pewarta : M Hilmansyah
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Nasib 44 Karyawan PT WATS Masih Menggantung, Gaji September Tetap Dibayarkan

11 September 2026 - 22:00 WITA

i70

Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Nasib Karyawan PT WATS Usai Kerja Sama Berakhir

11 September 2026 - 21:00 WITA

i69

Disnaker Samarinda Siap Mediasi Persoalan Hak 44 Karyawan PT WATS

11 September 2026 - 20:00 WITA

i68

Nasib 44 Karyawan PT WATS Belum Jelas, Minta Kepastian Status dan Hak Pekerjaan

11 September 2026 - 19:00 WITA

i67

44 Karyawan PT WATS Masih Digaji, Nasib Pekerjaan di Tengah Sengketa Bendang Belum Jelas

11 September 2026 - 18:00 WITA

i66

Komisi II DPRD Samarinda Pertanyakan Dasar Pembayaran PT WATS, Tim Investigasi Segera Dibentuk

11 September 2026 - 17:00 WITA

i65
Trending di BERITA DAERAH