KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda, Ronni Hidayatullah, menyampaikan sejumlah aspirasi pemuda dan mahasiswa dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, Perumahan Bumi Sempaja, Samarinda, Senin (5/10/2026) sore. Dalam kesempatan itu, Ronni menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD, khususnya berkaitan dengan keberadaan serta pengembangan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.
Ronni mengapresiasi ruang dialog yang diberikan melalui kegiatan reses tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung antara organisasi pemuda, mahasiswa dan wakil rakyat penting untuk memastikan aspirasi generasi muda dapat disampaikan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Ia menyebut kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, termasuk organisasi kemahasiswaan serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
“KNPI menjadi wadah bagi organisasi kepemudaan dan OKP,” ujar Ronni.
Menurutnya, KNPI memiliki posisi strategis dalam mempertemukan berbagai organisasi pemuda di tingkat daerah. Ia juga menyampaikan bahwa KNPI Kota Samarinda sempat mengalami kevakuman sejak 2014. Kondisi tersebut, kata Ronni, menjadi salah satu alasan bagi pihaknya untuk kembali membangun organisasi tersebut dengan melibatkan berbagai elemen kepemudaan.
“Ini menjadi spirit kita untuk membangun kembali KNPI,” katanya.
Dorong Kejelasan Dukungan Anggaran bagi Organisasi Pemuda
Memasuki substansi reses, Ronni menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD. Salah satu yang menjadi sorotan adalah manajemen organisasi serta dukungan terhadap kegiatan mahasiswa dan pemuda, khususnya OKP.
Ia menilai, organisasi kepemudaan dan mahasiswa masih menghadapi kendala dalam memperoleh dukungan anggaran maupun fasilitas untuk menjalankan berbagai kegiatan. Kondisi tersebut membuat sebagian organisasi harus mencari dukungan secara mandiri dari berbagai pihak.
“Mahasiswa masih mencari dukungan anggaran ke sana kemari. Belum ada kejelasan aturan dan pihak yang memberikan dukungan,” ungkapnya.
Karena itu, Ronni mendorong adanya regulasi yang lebih jelas terkait mekanisme dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Menurutnya, kepastian aturan diperlukan agar bantuan maupun fasilitasi kegiatan dapat diberikan secara transparan, terarah dan sesuai ketentuan.
Selain dukungan anggaran, ia juga menyoroti kebutuhan sekretariat bagi organisasi kepemudaan. Menurut Ronni, sekretariat bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi menjadi salah satu fasilitas penting untuk mendukung keberlangsungan aktivitas organisasi.
“Sekretariat menjadi kebutuhan dasar bagi setiap OKP,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD dapat melihat keberadaan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia. Melalui organisasi, pemuda dinilai dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, keterampilan serta pengalaman dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Soroti Batas Usia Kepemudaan
Ronni juga menyinggung persoalan batas usia kepemudaan yang menurutnya masih perlu mendapatkan perhatian. Ia menyebut terdapat perbedaan antara ketentuan usia dalam Undang-Undang Kepemudaan dengan aturan internal organisasi KNPI terkait usia kepengurusan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan organisasi kepemudaan.
Ia berharap isu batas usia tersebut dapat masuk dalam rekomendasi dan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah maupun DPRD Kota Samarinda.
Minta Perhatian terhadap Dampak TKD
Dalam kesempatan yang sama, Ronni juga meminta dukungan anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan pemuda dan mahasiswa dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk terkait dukungan anggaran.
Ia turut menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya menjadi salah satu keresahan masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah. Menurut Ronni, kebijakan transfer ke daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan karakteristik daerah di Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi.
“Kami berharap TKD tidak membuat Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, tertinggal,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya diperjuangkan oleh KNPI. Diperlukan konsolidasi bersama antara organisasi pemuda, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat untuk membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah maupun DPRD.
Dorong Konsolidasi Pemuda dan Mahasiswa
Ronni menegaskan, organisasi kepemudaan harus mampu membangun komunikasi dan konsolidasi agar berbagai aspirasi yang disampaikan memiliki kekuatan lebih besar. Ia berharap DPRD dapat terus membuka ruang dialog dengan organisasi pemuda dan mahasiswa.
“Ke depan, kita perlu konsolidasi untuk memperjuangkan aspirasi ini dan terus berkomunikasi dengan DPRD,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Ronni mengapresiasi anggota DPRD Kota Samarinda yang telah memberikan ruang bagi pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kegiatan reses.
Ia berharap komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspirasi pemuda tidak hanya berhenti dalam forum reses, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Samarinda.
“Terima kasih kepada anggota DPRD yang telah membuka ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
