KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat dan terkendali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan efisiensi dilakukan pada sejumlah komponen belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Di antaranya perjalanan dinas, belanja penunjang, belanja operasional hingga belanja yang berkaitan dengan kendaraan dinas.
Hal tersebut disampaikannya pada Senin (5/10/2026). Menurut Sunggono, kebijakan efisiensi tersebut dilakukan dengan mengacu pada sejumlah regulasi pemerintah pusat yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah.
“Efisiensi sudah dilakukan berdasarkan beberapa regulasi, termasuk kebijakan Menteri Dalam Negeri,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, salah satu komponen yang mengalami penyesuaian cukup signifikan adalah perjalanan dinas. Berdasarkan kebijakan yang menjadi acuan pemerintah daerah, alokasi perjalanan dinas dilakukan dengan pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain perjalanan dinas, efisiensi juga diterapkan terhadap berbagai belanja penunjang dan operasional. Penyesuaian tersebut mencakup sejumlah kebutuhan perangkat daerah, termasuk belanja kendaraan dinas.
“Belanja penunjang dan operasional dikurangi, termasuk belanja kendaraan dinas,” jelasnya.
Sunggono menegaskan, besaran efisiensi tidak hanya berasal dari satu jenis belanja. Nilai penghematan yang terlihat merupakan akumulasi dari berbagai komponen anggaran yang secara bersamaan dilakukan penyesuaian.
Dengan demikian, efisiensi tidak diarahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan pemerintah daerah, melainkan mengatur kembali penggunaan anggaran agar lebih selektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Program Prioritas Tetap Dipertahankan
Di tengah kebijakan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya mempertahankan berbagai program yang dinilai menjadi prioritas pembangunan daerah.
Sunggono mengatakan penentuan program yang tetap dilaksanakan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain waktu pelaksanaan kegiatan, kemampuan anggaran serta masukan dari DPRD Kukar.
“Program prioritas tetap disesuaikan dengan waktu realisasi dan kemampuan anggaran,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program yang telah ditetapkan tetap dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah. Karena itu, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat setiap kegiatan bagi masyarakat.
Langkah efisiensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar menjaga struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap berada dalam kondisi yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
APBD Kukar Diproyeksikan hingga Rp8 Triliun
Sunggono juga menjelaskan bahwa struktur APBD Perubahan Kukar 2026 turut dipengaruhi masuknya anggaran pinjaman daerah sekitar Rp820 miliar.
Tambahan pembiayaan tersebut membuat nilai APBD Kukar meningkat dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp7,2 triliun.
Dengan memperhitungkan tambahan anggaran pinjaman tersebut, nilai APBD Kukar dalam perubahan diproyeksikan berada di kisaran Rp7,9 triliun hingga Rp8 triliun.
“Dengan pinjaman sekitar Rp820 miliar, APBD kita tetap di kisaran Rp7,9 sampai Rp8 triliun,” pungkasnya.
Pemkab Kukar memastikan penyesuaian belanja akan terus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Efisiensi diharapkan dapat menjaga keseimbangan APBD sekaligus memastikan program pembangunan yang menjadi prioritas tetap dapat direalisasikan sesuai tahapan dan ketersediaan anggaran.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
