KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Fenomena pemadaman listrik yang terjadi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi gangguan pasokan listrik sekaligus memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat.
Desman menilai, pemadaman listrik, termasuk pemadaman bergilir, tidak seharusnya terus terjadi tanpa disertai solusi dan kepastian informasi yang jelas. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, baik untuk aktivitas rumah tangga, kegiatan usaha, maupun pelayanan publik.
Ia menegaskan, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi agar gangguan pasokan listrik tidak terus berulang dan merugikan pelanggan.
“Saya kira PLN harus bertanggung jawab dan secepatnya mencari solusi. Jangan sampai pemadaman bergilir terus terjadi tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Menurut Desman, keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam menghadapi persoalan pemadaman listrik. PLN diharapkan menjelaskan penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, serta langkah penanganan yang dilakukan agar masyarakat dapat memahami kondisi sebenarnya.
Ia menilai, minimnya informasi mengenai penyebab dan durasi pemadaman berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik antara PLN dan pelanggan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian ketika terjadi gangguan kelistrikan.
Selain menyoroti keandalan pasokan listrik, Desman juga mengingatkan kewajiban pelanggan yang harus membayar tagihan secara rutin. Menurutnya, masyarakat telah memenuhi kewajiban tersebut sehingga berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.
“Pelanggan membayar tagihan secara rutin, bahkan bisa dikenai denda jika terlambat. Karena itu, pelayanan listrik juga harus optimal,” ungkapnya.
Desman mengakui, hingga saat ini belum ada pengaduan resmi yang disampaikan masyarakat secara langsung kepadanya. Meski demikian, kondisi pemadaman listrik yang menjadi perhatian tersebut dinilainya perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berkepanjangan.
Ia menekankan, penanganan gangguan kelistrikan tidak cukup hanya dilakukan ketika pemadaman terjadi. PLN juga perlu melakukan langkah pencegahan melalui pemeliharaan jaringan, pemeriksaan infrastruktur, serta evaluasi terhadap sistem distribusi listrik guna menjaga keandalan pasokan.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Desman membuka peluang bagi DPRD Kukar untuk memanggil pihak PLN guna meminta penjelasan mengenai persoalan kelistrikan yang terjadi di Tenggarong maupun wilayah Kukar lainnya.
Menurutnya, pemanggilan tersebut dapat menjadi sarana bagi DPRD untuk mengetahui penyebab gangguan, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan yang disiapkan PLN untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Kalau memungkinkan, kami akan mengusulkan agar PLN dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait persoalan kelistrikan di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Desman berharap PLN segera melakukan pembenahan dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada pelanggan. Ia juga mendorong agar setiap gangguan kelistrikan ditangani secara cepat, terukur, dan disertai pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat.
Dengan adanya langkah konkret dari PLN serta pengawasan dari DPRD, ia berharap keandalan pasokan listrik di Tenggarong dan wilayah Kukar lainnya dapat meningkat. Pelayanan kelistrikan yang lebih baik dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, menjaga keberlangsungan usaha, serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
