KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan, bazar, maupun pameran. Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat akses pemasaran, mempermudah pelaku usaha memperoleh modal, serta menyediakan pendampingan secara berkelanjutan agar UMKM mampu meningkatkan omzet dan mengembangkan usahanya.
Hal tersebut disampaikan Iswandi kepada awak media setelah menghadiri kegiatan Diskusi Bersama Lintas Sektor dalam rangka Meningkatkan Daya Tahan dan Keberlanjutan UMKM di Kota Samarinda, yang digelar di Arutala Ballroom, BAPPERIDA Kota Samarinda, Jalan Dahlia Nomor 81, Kompleks Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sesi berbagi pengalaman atau sharing session bertema “Tetap Cuan di Tengah Badai: Seni Bertahan UMKM di Kota Samarinda”. Selain diskusi, kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar yang menampilkan berbagai produk unggulan dari pelaku UMKM di Kota Samarinda.
Menurut Iswandi, pengembangan UMKM harus diarahkan pada hasil nyata, bukan sekadar memastikan pelaku usaha mengikuti berbagai program pembinaan. Pemerintah perlu memastikan produk yang dihasilkan memiliki pasar, dapat menjangkau konsumen lebih luas, serta memberikan keuntungan yang mampu menopang keberlangsungan usaha.
Ia menilai, dua persoalan mendasar yang masih perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan akses pasar dan kemudahan memperoleh pembiayaan. Kedua aspek tersebut sangat menentukan kemampuan pelaku UMKM dalam mempertahankan usaha sekaligus meningkatkan skala bisnisnya.
“Yang paling penting adalah akses pasar dan kemudahan mendapatkan modal. Dua hal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah,” ujar Iswandi.
Ia juga mengingatkan agar program pengembangan UMKM tidak berhenti pada kegiatan seremonial, seperti pelatihan dan pameran. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, harus ada tindak lanjut berupa pendampingan, perluasan jaringan pemasaran, serta fasilitasi pembiayaan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menghubungkan produk UMKM dengan calon pembeli maupun jaringan distribusi yang lebih luas. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memiliki kemampuan memproduksi barang, tetapi juga mempunyai kepastian pasar untuk menjual hasil produksinya.
Dari sisi kelembagaan, Iswandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendorong kemajuan UMKM. Pengembangan sektor tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM, melainkan membutuhkan keterlibatan Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, kecamatan, sektor ketenagakerjaan, serta instansi terkait lainnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memiliki arah dan target yang sama dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan dampak yang lebih terukur terhadap perkembangan usaha masyarakat.
“Gerakannya harus satu arah. Keberhasilan UMKM bukan diukur dari banyaknya bazar atau pelatihan, tetapi dari peningkatan omzet para pelaku usaha,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iswandi mendorong agar produk unggulan UMKM Samarinda memperoleh kesempatan lebih luas untuk masuk ke jaringan pemasaran modern. Salah satu peluang yang dinilai dapat dikembangkan adalah pemasaran melalui jaringan ritel seperti Indomaret di wilayah Samarinda.
Menurutnya, keterlibatan jaringan ritel modern dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi produk lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun, upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas produk, konsistensi pasokan, standar kemasan, serta persyaratan pemasaran yang harus dipenuhi pelaku usaha.
Dengan terbukanya akses pasar yang lebih luas, UMKM diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan usaha dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.
Selain mendorong penguatan program pembinaan, Iswandi memastikan Komisi II DPRD Kota Samarinda turut memberi perhatian terhadap dukungan anggaran bagi sektor UMKM. Ia mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan Wali Kota Samarinda agar alokasi anggaran pemberdayaan UMKM tetap menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak seharusnya mengurangi dukungan terhadap sektor usaha masyarakat yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, ketersediaan anggaran perlu dijaga agar program pendampingan, pengembangan usaha, dan perluasan pemasaran dapat terus berjalan.
“Di tengah efisiensi, anggaran untuk UMKM jangan sampai melemah. Dukungan harus tetap tersedia agar pelaku usaha bisa berkembang,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















