KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghentikan sementara pekerjaan pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi hingga ditemukan kesepakatan dan titik temu antara pemerintah dengan masyarakat yang terdampak.
Permintaan tersebut disampaikan Rohim kepada awak media usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan warga mengenai permohonan mediasi atas pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Menurut Rohim, penghentian sementara pekerjaan diperlukan agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat dibahas dan diselesaikan terlebih dahulu. Ia berharap persoalan tersebut bisa dijembatani melalui komunikasi internal Pemkot Samarinda, khususnya oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Is.
Ia menilai persoalan tersebut sebenarnya tidak terlalu besar sehingga masih memungkinkan diselesaikan melalui koordinasi dan musyawarah tanpa harus berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Namun, apabila komunikasi dan pembahasan di tingkat internal pemerintah kota belum menghasilkan kesepakatan, DPRD tidak menutup kemungkinan akan berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, guna mencari solusi terbaik.
“Persoalannya sebenarnya tidak terlalu besar. Jalan yang dibangun hanya sekitar 50 meter. Jangan sampai persoalan sepanjang itu justru memicu polemik yang tidak perlu,” ujar Rohim.
Ia menegaskan, secara prinsip DPRD tidak mempermasalahkan rencana pembenahan jalan yang dilakukan pemerintah kota. Bahkan, upaya memperbaiki dan menata kawasan Pasar Pagi dinilai sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
Meski demikian, Rohim mengingatkan agar aspek estetika dalam pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama keberlangsungan aktivitas ekonomi warga yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kembali desain penataan apabila pelaksanaannya berpotensi menghambat akses maupun aktivitas perdagangan masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi warga.
“Secara substansi kami mendukung pembenahan. Namun, jika aspek estetika justru mengganggu kepentingan ekonomi, desainnya perlu ditinjau kembali,” jelasnya.
Rohim menambahkan, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kepentingan penataan kawasan dan fungsi fasilitas umum bagi masyarakat. Jalan yang dibangun memang harus memiliki tampilan baik, tetapi tetap harus mendukung mobilitas dan interaksi ekonomi warga.
Ia menilai, aspek estetika tidak seharusnya dipaksakan apabila justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
“Jalan dan penataannya harus bagus. Tetapi jangan sampai kepentingan estetika mengorbankan aspek ekonomi dan kenyamanan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul Rohim menilai persoalan yang muncul dalam pembangunan jalan tembusan Pasar Pagi kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan penyesuaian desain. Ia optimistis pemerintah kota dapat menemukan solusi apabila seluruh pihak mengedepankan kepentingan bersama.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah penyelesaian dengan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pekerjaan pembangunan dapat dilanjutkan setelah persoalan yang dikeluhkan warga memperoleh kejelasan dan kesepakatan.
Rohim menegaskan, pembangunan kawasan Pasar Pagi harus tetap mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Penataan yang baik bukan hanya dilihat dari keindahan fisik kawasan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















