Menu ✖

Mode Gelap
Tunggakan BPJS Kesehatan PT Wats Disorot, Keluarga Karyawan Kesulitan Akses Layanan Medis Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran

BERITA DAERAH · 8 Nov 2026 12:30 WITA ·

Pemkab Kukar Ubah Skema Kerja Sama Media Mulai 2027, Kontrak Dialihkan ke Masing-Masing OPD


 Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan perubahan skema kerja sama media mulai 2027 bertujuan mendorong pemerataan dan keberagaman pemberitaan agar informasi pembangunan dari seluruh OPD dapat tersampaikan kepada masyarakat. Foto: Indirwan. Perbesar

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan perubahan skema kerja sama media mulai 2027 bertujuan mendorong pemerataan dan keberagaman pemberitaan agar informasi pembangunan dari seluruh OPD dapat tersampaikan kepada masyarakat. Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengubah pola kerja sama dengan perusahaan media mulai 2027. Jika selama ini kontrak kerja sama pemberitaan terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ke depan mekanisme tersebut akan dialihkan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mendorong pemerataan pemberitaan sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai program, kebijakan, dan sektor pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan skema baru tersebut, media diharapkan dapat memiliki fokus pemberitaan yang lebih beragam sesuai dengan bidang kerja masing-masing OPD.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan pola kerja sama itu bertujuan agar pemberitaan mengenai aktivitas pemerintah daerah tidak hanya terpusat pada isu atau kegiatan yang sama. Menurutnya, pola kerja sama yang selama ini berjalan cenderung membuat sejumlah media mengangkat topik serupa, terutama ketika banyak media meliput kegiatan pemerintahan secara bersamaan.

“Kebijakan kita pada 2027, kalau sekarang media berkontrak melalui Diskominfo, ke depan tidak lagi. Kerja sama akan kita bagi ke seluruh OPD,” ungkap Aulia, Minggu (8/11/2026).

Dalam mekanisme yang direncanakan, setiap media nantinya akan diarahkan menjalin kerja sama dengan OPD yang berbeda. Bahkan, media yang telah memiliki kontrak dengan salah satu perangkat daerah tidak diperkenankan mengambil kontrak kerja sama serupa dengan OPD lainnya.

Aulia menjelaskan, pembagian tersebut dapat dilakukan berdasarkan bidang dan sektor pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Misalnya, sejumlah media difokuskan pada pemberitaan sektor pendidikan, sementara media lainnya mengangkat isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembagian tersebut, Pemkab Kukar ingin memastikan berbagai sektor pembangunan mendapatkan ruang pemberitaan yang proporsional. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai program dan kegiatan pemerintah, tidak hanya dari satu bidang tertentu.

Selain pemerataan, Aulia juga mendorong perusahaan media agar lebih aktif menggali informasi dan mengembangkan sudut pandang pemberitaan. Media diharapkan tidak sekadar mengikuti isu yang telah ramai diberitakan, tetapi mampu menghadirkan informasi berbeda berdasarkan program dan capaian masing-masing OPD.

“Harapan kita ke depan, setiap hari media bisa mengangkat perspektif yang berbeda-beda terkait pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Ia menegaskan, media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang informatif dan berimbang, berbagai program serta kebijakan pemerintah dapat diketahui secara lebih luas oleh publik.

Karena itu, perubahan skema kerja sama yang mulai direncanakan pada 2027 tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian mekanisme kontrak, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman pemberitaan di Kukar.

Pemkab Kukar berharap pola baru ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan media, sekaligus membangun government branding melalui penyebarluasan informasi yang berkualitas, berdasarkan substansi, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, setiap sektor pembangunan memiliki ruang publikasi yang lebih luas dan masyarakat dapat mengikuti perkembangan kinerja pemerintah daerah secara lebih menyeluruh.

 

ADV Diskominfo Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Rudy M
@2026
Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tunggakan BPJS Kesehatan PT Wats Disorot, Keluarga Karyawan Kesulitan Akses Layanan Medis

17 November 2026 - 08:00 WITA

r56

Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional

16 November 2026 - 20:00 WITA

r52

DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku

16 November 2026 - 19:00 WITA

r55

Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala

16 November 2026 - 18:00 WITA

r54

Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran

16 November 2026 - 17:00 WITA

r53

Tingkatkan PAD, Pemkot Balikpapan Uji Coba Banantara Lewat Fantastic Music Sunset

16 November 2026 - 16:00 WITA

r50
Trending di BERITA DAERAH