KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Persoalan infrastruktur dan keterbatasan akses listrik masih menjadi kebutuhan yang disuarakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai aspirasi tersebut disampaikan warga kepada anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, saat melaksanakan kegiatan reses di Jalan Triyu 1 RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan yang melibatkan masyarakat dan Ketua RT setempat tersebut, sejumlah usulan pembangunan disampaikan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Aspirasi yang mencuat di antaranya pembangunan jembatan, perbaikan jalan lingkungan, serta penyediaan akses listrik bagi warga yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan.
Desman mengatakan, kegiatan reses merupakan salah satu tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mengetahui berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi warga. Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Reses bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dan pendalaman terhadap kebutuhan di lapangan. Hal ini diperlukan agar aspirasi yang diperjuangkan benar-benar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Namun, Desman mengingatkan bahwa setiap pengajuan pembangunan saat ini harus mengikuti mekanisme dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung agar usulan dapat diproses sesuai ketentuan.
Beberapa persyaratan tersebut meliputi proposal pengajuan, titik koordinat lokasi pembangunan, identitas pengusul, serta dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.
“Setiap usulan akan kami cek kembali. Pengajuannya harus dilengkapi proposal, titik koordinat, identitas pengusul, dan persyaratan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pemenuhan persyaratan administrasi menjadi bagian penting dalam proses pengusulan program pembangunan. Karena itu, ia akan kembali menyampaikan ketentuan tersebut kepada Ketua RT dan masyarakat agar aspirasi yang diajukan tidak terkendala persoalan kelengkapan dokumen.
Selain persoalan jalan dan jembatan, kebutuhan akses listrik bagi masyarakat juga menjadi perhatian khusus. Desman menyebutkan, aspirasi warga yang belum mendapatkan layanan listrik akan turut ditelusuri untuk mengetahui kondisi serta kemungkinan penanganannya melalui program pemerintah maupun dukungan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait peluang realisasi usulan tersebut, ia mengaku belum dapat memastikan program mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Pasalnya, pembahasan APBD murni 2027 belum dilaksanakan sehingga perkembangan pengawalan dan tindak lanjut setiap usulan masih perlu menunggu proses pembahasan anggaran.
Meski demikian, Desman berharap pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif dapat memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat tersebut. Ia juga mendorong agar pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen untuk memperjuangkan aspirasi warga melalui program pembangunan daerah.
Menurutnya, berdasarkan hasil kunjungan langsung ke berbagai wilayah selama kegiatan reses, masih ditemukan banyak kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Selama kami turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Desman menegaskan, DPRD memiliki peran sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus penyambung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap masukan dan kebutuhan yang disampaikan warga melalui kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Ia berharap, aspirasi masyarakat RT 54 Kelurahan Loa Ipuh, khususnya terkait pembangunan jalan, jembatan, dan pemenuhan akses listrik, dapat memperoleh perhatian serta ditindaklanjuti secara bertahap. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan dasar dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kukar.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
