KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pendidikan menyusul kebijakan efisiensi anggaran daerah. Penyesuaian ini difokuskan pada program yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, khususnya untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program pendidikan tetap berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. Selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Disdikbud Kukar juga memastikan setiap program yang dilaksanakan tetap mengacu pada pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan bahwa penentuan sasaran program harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemkab Kukar memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan jenjang SD dan SMP, sedangkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Program kita sesuaikan dengan kewenangan daerah, yakni untuk jenjang SD dan SMP. Sementara SMA merupakan kewenangan provinsi,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan jajarannya melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kendati demikian, penyesuaian tersebut tidak menghilangkan perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan, melainkan menjadi upaya untuk memastikan program tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Selain penyesuaian program, Disdikbud Kukar juga terus melakukan pengumpulan serta pembaruan data peserta didik. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun perencanaan, menentukan sasaran penerima manfaat, hingga mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pendidikan.
Heriansyah menyebutkan, data peserta didik yang digunakan tetap mengacu pada data tahun berjalan. Namun, pembaruan secara berkala diperlukan karena kondisi dan jumlah peserta didik dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
“Pengumpulan dan evaluasi data terus kami lakukan karena data peserta didik sangat dinamis,” jelasnya.
Menurutnya, perubahan data dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari peserta didik yang meninggal dunia hingga berpindah sekolah ke satuan pendidikan lain. Kondisi tersebut perlu diperhatikan agar data administrasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
“Ada peserta didik yang meninggal dunia maupun pindah sekolah. Karena itu, datanya harus terus diperbarui,” katanya.
Ia menegaskan, keakuratan data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung ketepatan perencanaan program pendidikan. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi riil peserta didik sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
Proses evaluasi juga dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi aktual. Dengan demikian, setiap program yang dirancang dapat lebih terarah dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan peserta didik.
Melalui penyesuaian program dan pembaruan data tersebut, Disdikbud Kukar berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan, terutama pada jenjang SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab kabupaten, dengan mengedepankan efektivitas perencanaan serta ketepatan sasaran program.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
