Menu ✖

Mode Gelap
Sumur Baru PHM di Jumelai Lampaui Target, Produksi Gas Tembus 3,3 MMSCFD Rahmad Mas’ud: Penghargaan Pemkot Balikpapan Merupakan Hasil Kerja Bersama Masyarakat Mulai 2027, Pemkot Balikpapan Wajibkan Pasar dan Pelaku Usaha Sediakan Lahan Parkir Memadai Satpol PP Balikpapan Perketat Pengawasan Badut dan Pengamen Jalanan di Persimpangan Bea Cukai Gagalkan Dugaan Penyelundupan Emas Rp6,7 Miliar di Bandara Sepinggan

BERITA DAERAH · 11 Nov 2026 14:00 WITA ·

Berobat Cukup Pakai KTP, Layanan BPJS Kesehatan Berlaku di 20 Kecamatan Kukar


 Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, menyampaikan peserta BPJS Kesehatan yang berstatus aktif dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas atau klinik terdaftar cukup dengan menunjukkan KTP. Foto: Indirwan. Perbesar

Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, menyampaikan peserta BPJS Kesehatan yang berstatus aktif dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas atau klinik terdaftar cukup dengan menunjukkan KTP. Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin dimudahkan dalam mengakses layanan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan yang memiliki status kepesertaan aktif kini dapat memperoleh pelayanan medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa harus membawa kartu fisik BPJS Kesehatan.

Kemudahan tersebut telah diterapkan di seluruh wilayah Kukar dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem BPJS Kesehatan, proses verifikasi kepesertaan dapat dilakukan lebih praktis oleh petugas fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya masih aktif dapat langsung mengakses pelayanan di puskesmas maupun klinik tempat mereka terdaftar.

“Peserta BPJS Kesehatan yang aktif cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan. Tidak perlu lagi membawa kartu fisik,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pelayanan tersebut cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai tempat kepesertaannya, kemudian menunjukkan KTP kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan status kepesertaan melalui NIK.

Setelah data terverifikasi dan kepesertaan dinyatakan aktif, pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Apabila kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat ditangani di puskesmas atau klinik, petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku.

Ismi menyebutkan, penerapan layanan menggunakan KTP tersebut telah menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kukar. Dengan dukungan sistem integrasi data kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan, masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati kemudahan serupa tanpa terkendala keharusan membawa kartu kepesertaan fisik.

Di sisi lain, Dinkes Kukar juga terus memperhatikan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 94 persen masyarakat Kukar telah terdaftar sebagai peserta JKN. Sementara sekitar 6 persen lainnya masih belum tercakup atau memiliki status kepesertaan yang belum aktif.

Menurut Ismi, belum tercapainya cakupan kepesertaan hingga 100 persen dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah perubahan status pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak terhadap kelayakan penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Ia mencontohkan, peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat dapat mengalami perubahan status apabila kondisi sosial ekonominya tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

“Jika desil kesejahteraannya sudah keluar dari kelompok desil 1 sampai 5, kepesertaan PBI JK bisa dinonaktifkan. Kondisi seperti ini yang perlu kita perhatikan dan upayakan untuk ditanggung pemerintah daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ismi menjelaskan bahwa pembiayaan kepesertaan JKN masyarakat Kukar berasal dari berbagai segmen. Di antaranya peserta yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, peserta mandiri, aparatur sipil negara (ASN), serta pekerja yang memperoleh jaminan kesehatan melalui perusahaan tempat mereka bekerja.

Keberagaman sumber pembiayaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, pembaruan dan pemantauan data kepesertaan terus diperlukan agar warga yang mengalami perubahan status maupun belum memiliki jaminan kesehatan dapat teridentifikasi.

Melalui kemudahan pelayanan cukup menggunakan KTP serta upaya menjaga cakupan kepesertaan JKN, Pemkab Kukar melalui Dinkes berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, warga di seluruh kecamatan diharapkan dapat memperoleh pelayanan medis secara lebih mudah, praktis, dan sesuai dengan hak kepesertaan masing-masing.

 

ADV Diskominfo Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Rudy M
@2026
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sumur Baru PHM di Jumelai Lampaui Target, Produksi Gas Tembus 3,3 MMSCFD

11 November 2026 - 16:30 WITA

q96

Rahmad Mas’ud: Penghargaan Pemkot Balikpapan Merupakan Hasil Kerja Bersama Masyarakat

11 November 2026 - 16:00 WITA

q97

Mulai 2027, Pemkot Balikpapan Wajibkan Pasar dan Pelaku Usaha Sediakan Lahan Parkir Memadai

11 November 2026 - 15:30 WITA

q95

Satpol PP Balikpapan Perketat Pengawasan Badut dan Pengamen Jalanan di Persimpangan

11 November 2026 - 15:00 WITA

q94

Efisiensi Anggaran, Disdikbud Kukar Sesuaikan Program Pendidikan Jenjang SD dan SMP

11 November 2026 - 13:30 WITA

q91

Pemkab Kukar dan Kutim Sepakat Lanjutkan Pembangunan Jalan Penghubung hingga Perbatasan

11 November 2026 - 13:00 WITA

q90
Trending di BERITA DAERAH