KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan. Langkah tersebut dilakukan melalui entry meeting pemeriksaan tim terpadu wilayah Kukar yang digelar di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sekaligus sebagai keynote speaker tersebut menjadi bagian dari upaya menyinkronkan data dan merekonsiliasi kewajiban perpajakan perusahaan pertambangan. Pemerintah daerah menilai sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring tingginya aktivitas produksi dan operasional pertambangan di wilayah Kukar.
Aulia mengatakan, koordinasi bersama tim terpadu diperlukan untuk memastikan kesesuaian data aktivitas perusahaan dengan realisasi pembayaran pajak daerah. Terdapat tiga komponen pajak yang menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan tersebut, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Hari ini kita melakukan koordinasi dan rekonsiliasi pajak daerah, khususnya dari sektor pertambangan. Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yaitu PKB, PBBKB, dan pajak air permukaan,” ujarnya.
Menurut Aulia, optimalisasi penerimaan pajak perlu dilakukan dengan mencermati hubungan antara aktivitas operasional perusahaan dan lokasi pembayaran pajak. Pasalnya, besarnya aktivitas produksi pertambangan di Kukar dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah.
Ia mencontohkan perbandingan penerimaan PBBKB antara Kabupaten Kukar dan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, penerimaan Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berada di kisaran Rp500 miliar.
Padahal, dari sisi produksi batu bara dan besaran royalti, Kukar memiliki potensi yang lebih besar. Aktivitas pertambangan tersebut juga membutuhkan penggunaan kendaraan operasional, alat berat, serta bahan bakar dalam jumlah besar.
“Kalau melihat data, royalti batu bara yang diterima Kukar lebih besar. Artinya, produksi kita juga tinggi dan membutuhkan alat berat serta bahan bakar dalam jumlah besar,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Kukar untuk melakukan pembenahan data dan mekanisme perpajakan. Pemerintah ingin memastikan setiap aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Aulia optimistis, melalui sinkronisasi data dan pemeriksaan bersama tim terpadu, penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Bahkan, Pemkab Kukar menargetkan pendapatan daerah pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar melalui optimalisasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kami yakin, jika semuanya bisa ditata dengan baik berdasarkan data dan fakta di lapangan, pendapatan daerah pada 2027 dapat melebihi Rp800 miliar,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tersebut, Pemkab Kukar melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta kepolisian. Keterlibatan lintas instansi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan.
Aulia menegaskan, apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian antara aktivitas operasional dan penerimaan pajak daerah.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak selalu berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pajak. Ada kemungkinan kewajiban perpajakan telah dipenuhi, tetapi pembayaran tercatat sebagai penerimaan daerah lain karena perbedaan lokasi administrasi atau domisili kendaraan.
“Kalau kami melihat, perusahaan sebenarnya patuh. Namun, lokasi pembayaran pajaknya mungkin belum sesuai dengan wilayah operasionalnya,” ungkapnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembayaran PBBKB yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar kendaraan operasional perusahaan. Aulia mencontohkan, kendaraan milik perusahaan pertambangan yang digunakan di wilayah Kukar bisa saja tercatat atau berdomisili di Samarinda maupun Balikpapan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pencatatan penerimaan pajak apabila pembayaran mengikuti lokasi administrasi kendaraan, bukan wilayah tempat kendaraan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Karena itu, pemerintah ingin melakukan penelusuran dan sinkronisasi agar mekanisme pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional perusahaan seharusnya menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Harapan kita, pembayaran PBBKB dapat memberikan kontribusi kepada Kukar sesuai ketentuan, karena bahan bakar tersebut digunakan untuk kegiatan operasional di wilayah kita,” pungkasnya.
Melalui pemeriksaan terpadu ini, Pemkab Kukar berharap potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat terdata lebih akurat, mekanisme pembayaran semakin tertib, serta kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Hasilnya diharapkan menjadi salah satu penopang penguatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2027.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















