Menu ✖

Mode Gelap
Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran Tingkatkan PAD, Pemkot Balikpapan Uji Coba Banantara Lewat Fantastic Music Sunset

BERITA DAERAH · 16 Nov 2026 18:00 WITA ·

Insentif Guru Non-ASN Kukar Ditargetkan Cair Pekan Depan, Administrasi SMP Jadi Kendala


 Anggota DPRD Kukar, M. Andi Faisal, membahas keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN bersama instansi terkait guna mempercepat pencairan hak para tenaga pendidik. Foto: Indirwan. Perbesar

Anggota DPRD Kukar, M. Andi Faisal, membahas keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN bersama instansi terkait guna mempercepat pencairan hak para tenaga pendidik. Foto: Indirwan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pembayaran insentif bagi guru non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan dapat direalisasikan pada pekan depan. Namun, pencairan tersebut masih menunggu penyelesaian administrasi pertanggungjawaban (Perpal) dari sejumlah guru jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang hingga kini belum tuntas.

Persoalan keterlambatan pembayaran ini menjadi perhatian DPRD Kukar setelah menerima banyak keluhan dan aspirasi dari para guru non-ASN dalam beberapa pekan terakhir. Aspirasi tersebut disampaikan melalui pertemuan langsung, pesan WhatsApp, sambungan telepon, hingga saat kegiatan reses anggota dewan.

Anggota DPRD Kukar, M. Andi Faisal, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama instansi terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus mendorong percepatan pembayaran hak para tenaga pendidik.

“Ini hampir setiap tahun menjadi persoalan berulang. Kami tidak ingin keterlambatan pembayaran insentif terus terjadi,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan, Andi Faisal menyebut Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pendidikan telah diterbitkan sejak 9 November 2026. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) juga telah memastikan ketersediaan anggaran untuk membayarkan insentif tersebut.

Dengan demikian, keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kendala anggaran, melainkan masih adanya persyaratan administrasi yang harus diselesaikan. Untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar (SD), proses verifikasi Perpal telah rampung, sedangkan sejumlah guru SMP masih harus melengkapi dokumen pertanggungjawaban.

“Tadi hasil verifikasi menunjukkan Perpal PAUD dan SD sudah tuntas. Sementara SMP masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

DPRD sempat mengusulkan agar pembayaran bagi guru PAUD dan SD yang administrasinya telah lengkap dapat dilakukan lebih dahulu. Namun, para guru berharap pencairan dilakukan secara bersamaan agar tidak terjadi perbedaan waktu pembayaran ant jenjang pendidikan.

Atas pertimbangan tersebut, pembayaran secara keseluruhan diarahkan menunggu penyelesaian administrasi dari tingkat SMP. Meski demikian, Andi Faisal meminta Dinas Pendidikan mempercepat proses verifikasi agar hak para guru tidak kembali tertunda.

Ia menegaskan, apabila hingga pekan depan administrasi belum juga diselesaikan, DPRD akan tetap mendorong agar pembayaran bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dapat segera direalisasikan.

“Pembayaran ditargetkan pekan depan, dengan catatan Perpal guru SMP sudah tuntas. Kami sudah meminta Dinas Pendidikan mempercepat penyelesaiannya,” tegasnya.

Adapun insentif yang belum dibayarkan tersebut mencakup periode Juli hingga September 2026. Setelah pembayaran untuk periode tersebut direalisasikan, pemerintah daerah diharapkan segera memproses insentif periode berikutnya, yakni Oktober dan November 2026.

“Setelah pembayaran Juli sampai September selesai, kita upayakan segera berlanjut untuk periode Oktober dan November,” ungkapnya.

Selain persoalan insentif guru non-ASN di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, DPRD Kukar turut menyoroti pembayaran insentif bagi guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), tetapi bertugas di wilayah Kukar.

Menurut Andi Faisal, persoalan tersebut masih memerlukan kajian dari sisi regulasi. Dinas Pendidikan belum dapat melakukan pembayaran sebelum terdapat dasar hukum yang jelas, terutama untuk menghindari potensi pembayaran ganda atau double account bagi guru yang telah menerima tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan lainnya.

Untuk memastikan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan, pembahasan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta Bagian Hukum. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kebijakan memiliki landasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Andi Faisal berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para guru terus terjalin sehingga persoalan penyaluran hak tenaga pendidik dapat segera diketahui dan diselesaikan.

Ia juga meminta para guru tidak ragu menyampaikan keluhan apabila kembali menemukan kendala dalam proses pembayaran. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu DPRD mengawal penyelesaian persoalan secara lebih cepat.

“Secara anggaran dan keuangan sudah siap. Tinggal administrasinya yang harus diselesaikan. Kami berharap para guru terus berkomunikasi dengan DPRD jika ada kendala,” tutupnya.

 

ADV DPRD Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bupati Kukar Minta Keadilan Pajak, Perusahaan Tambang Diminta Penuhi Kewajiban Sesuai Aktivitas Operasional

16 November 2026 - 20:00 WITA

r52

DPRD Kukar Perketat Pengawasan TKA, Perusahaan Diminta Pastikan Izin Kerja Berlaku

16 November 2026 - 19:00 WITA

r55

Dinsos Kukar Evaluasi 600 Penerima Bantuan Permakanan, Pastikan Tepat Sasaran

16 November 2026 - 17:00 WITA

r53

Tingkatkan PAD, Pemkot Balikpapan Uji Coba Banantara Lewat Fantastic Music Sunset

16 November 2026 - 16:00 WITA

r50

Harminsyah Apresiasi Pemkot Samarinda, Dorong Peningkatan Kualitas Pembinaan Paskibraka

16 November 2026 - 15:00 WITA

r46

Optimalkan Pajak Sektor Tambang, Pemkab Kukar Bidik Pendapatan Daerah Tembus Rp800 Miliar pada 2027

16 November 2026 - 14:00 WITA

r51
Trending di BERITA DAERAH