KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta adanya keadilan dalam pemenuhan hak penerimaan pajak daerah dari aktivitas perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kukar. Ia menegaskan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar seharusnya dapat memberikan manfaat bagi daerah tempat kendaraan dan aktivitas perusahaan tersebut beroperasi.
Hal itu disampaikan Aulia saat menyoroti potensi ketidaksesuaian pencatatan perpajakan perusahaan pertambangan. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan kendaraan operasional yang menggunakan pelat nomor atau faktur pembelian bahan bakar dari daerah lain, seperti Samarinda dan Balikpapan, meskipun kegiatan operasionalnya berlangsung di Kukar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri dan dibenahi agar penerimaan pajak daerah dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang benar-benar berlangsung di wilayah setempat.
“Kami ingin perusahaan yang beroperasi di Kukar juga memenuhi kewajiban pajak yang menjadi hak daerah ini, baik dari kendaraan maupun bahan bakarnya,” tegas Aulia, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas perusahaan pertambangan tidak hanya melibatkan penggunaan kendaraan dan alat berat, tetapi juga memanfaatkan infrastruktur yang dibangun serta dipelihara pemerintah daerah. Salah satunya adalah jalan yang digunakan untuk mendukung mobilisasi kendaraan dan distribusi bahan bakar menuju lokasi operasional perusahaan.
Bahan bakar yang didatangkan dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan maupun Sanga-Sanga, tetap menggunakan akses jalan di wilayah Kukar. Sementara itu, apabila infrastruktur tersebut mengalami kerusakan akibat aktivitas operasional, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan.
“Secara faktual, kendaraan tersebut beroperasi di Kukar meskipun pelat nomor atau faktur pembeliannya berasal dari Balikpapan maupun Samarinda,” jelasnya.
Aulia menambahkan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta penyediaan fasilitas penunjang investasi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kualitas infrastruktur sehingga aktivitas industri dan investasi di Kukar berjalan lebih optimal.
Karena itu, ia meminta perusahaan pertambangan bersikap kooperatif dengan memberikan data yang akurat selama proses pemeriksaan dan rekonsiliasi perpajakan. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk membebankan biaya tambahan kepada perusahaan, melainkan memastikan pencatatan dan pemenuhan kewajiban pajak berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak mencari pembiayaan tambahan dari perusahaan. Pemeriksaan ini hanya untuk merapikan pencatatan dan memastikan kewajiban pajak sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aulia juga mengingatkan perusahaan agar memastikan pembelian dan penggunaan bahan bakar dilakukan sesuai regulasi. Ia meminta perusahaan tidak memanfaatkan penyedia bahan bakar minyak (BBM) yang menawarkan transaksi tanpa pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Menurutnya, terdapat penyedia BBM yang menawarkan pilihan transaksi dengan atau tanpa PBBKB, dengan selisih nilai sekitar 5 hingga 7,5 persen. Praktik tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri dalam pemeriksaan untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi.
Meski demikian, Aulia menegaskan pemerintah tetap mengedepankan penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila ditemukan persoalan dalam praktik perpajakan perusahaan.
Ia berharap pemeriksaan terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Kejaksaan, dan kepolisian dapat menghasilkan data akurat mengenai kewajiban serta potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan.
Terlebih, sektor penggalian dan pertambangan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kukar. Kontribusinya bahkan disebut mencapai sekitar 65 persen terhadap struktur perekonomian daerah.
Besarnya aktivitas industri pertambangan tersebut, menurut Aulia, harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai. Dengan demikian, penerimaan pajak yang menjadi hak daerah dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemeriksaan ini menghasilkan data yang akurat mengenai hak penerimaan pemerintah daerah. Pada prinsipnya, kami hanya meminta satu hal, yaitu keadilan bagi Kabupaten Kukar dan masyarakatnya,” pungkasnya.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026

















