Menu ✖

Mode Gelap
Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

BERITA DAERAH · 11 Okt 2024 14:15 WITA ·

Belum Lengkapi Izin, 7 Perusahaan di Sekitar Bandara VVIP Akan Mendapat SP1 Dari DPMPTSP PPU


 Kepala DPMPTSP Kabupaten PPU, Nurlaila Perbesar

Kepala DPMPTSP Kabupaten PPU, Nurlaila

KUMALANEWS.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU akan segera melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya, ketujuh perusahaan tersebut belum melengkapi dokumen perizinan usahanya. Sehingga langkah tegas yang diambil oleh DPMPTSP PPU ini, guna memastikan seluruh perusahaan agar dapat mematuhi regulasi yang berlaku.

Kepala DPMPTSP Kabupaten PPU Nurlaila menerangkan bahwa, tindakan ini merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilingkungan Pemkab PPU.

Dalam hal itu, DPMPTSP PPU juga menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera menyelesaikan izin dasar seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKK PR), izin lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kami akan mengirimkan surat hasil klarifikasi dan validasi data perizinan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan kekurangan dalam dokumen, perusahaan diberikan waktu 7 hari untuk melengkapinya,” ujar Nurlaila, Jumat (11/10/2024).

“Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perkembangan, maka SP1 akan segera diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut,” sambung Nurlaila.

Lebih lanjut Nurlaila menjelaskan bahwa setelah SP1 diterbitkan, perusahaan memiliki waktu 30 hari untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. Jika tidak ada respons dari perusahaan, DPMPTSP PPU tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk potensi penyegelan lokasi usaha.

Meskipun begitu, DPMPTSP tetap membuka diri untuk membantu perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Kami siap memberikan pendampingan penuh. Jika ada kendala dalam proses unggah dokumen, petugas kami siap membantu menyelesaikannya,” terang Nurlaila.

Baca juga Usulkan Pemekaran 12 Desa, Pemkab PPU Kaji Lebih Lanjut https://kumalanews.id/2024/10/11/usulkan-pemekaran-12-desa-pemkab-ppu-kaji-lebih-lanjut/

Nurlaila juga menekankan bahwa, meski sebagian besar perusahaan tersebut mendukung proyek vital di IKN, kelengkapan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai peraturan.

“Sebagai contoh, satu perusahaan yang telah berhasil mengurus izin secara lengkap, menunjukkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan lain,” bebernya.

Nurlaila juga berharap, agar langkah ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk lebih serius dalam memenuhi kewajiban administratif, demi mendukung terciptanya lingkungan usaha yang tertib dan sesuai regulasi di kawasan strategis IKN.

“Kami berupaya menghindari tindakan penyegelan, namun jika perusahaan mengabaikan peringatan, kami tak punya pilihan selain menutup usaha tersebut sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkasnya.(adv)

Artikel ini telah dibaca 84 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian

21 November 2026 - 15:00 WITA

s16

Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai

21 November 2026 - 14:00 WITA

s15

Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027

21 November 2026 - 13:00 WITA

s14

FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

21 November 2026 - 09:00 WITA

s11

Helmi Abdullah Apresiasi FKUB Samarinda Gelar Hari Toleransi, Dorong Kegiatan hingga Tingkat Kelurahan

21 November 2026 - 08:30 WITA

s10

FKUB Samarinda Jadikan Hari Toleransi Internasional Agenda Tahunan, Bidik Predikat Kota Toleran 2027

21 November 2026 - 08:00 WITA

s9
Trending di BERITA DAERAH