KUMALANEWS.ID, NUSANTARA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia di masa depan.
Penetapan desain tersebut mendapat apresiasi dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/04/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan serta progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di kawasan IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa desain kawasan telah melalui proses penyempurnaan sesuai arahan Presiden. “Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, perancangan kawasan ini dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep yang tidak hanya representatif dan fungsional, tetapi juga mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain yang diusung mampu menghadirkan perpaduan antara kemegahan dan nilai keindonesiaan.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus. Konturnya tinggi berada di sebelah kiri Istana, lebih tinggi dari rata-rata gedung pemerintahan. Gedung ini akan terasa megah dan mencerminkan Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pesat pembangunan IKN yang dinilai telah menunjukkan transformasi nyata dari perencanaan ke tahap realisasi.
“Di sini semua perencanaan yang matang kini mulai terwujud. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu masih konsep, sekarang sudah menjadi kenyataan, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara. Kemegahannya sudah bisa kita lihat dan rasakan,” tambahnya.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir 2025 dan mengalami penyesuaian pada awal 2026 untuk penyempurnaan desain. Pengesahan desain ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh, terintegrasi, dan berwibawa di masa mendatang.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
