KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda untuk membahas realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 serta rencana kegiatan fisik dan keuangan TA 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, dan dihadiri seluruh anggota Komisi III, di antaranya Arif Kurniawan, Arie Wibowo, Arbain, SE, Mohammad Yusrul Hana, Fahruddin, Achmad Sukamto, Romadhony Putra Pratama, Sutrisno, Maswedi, Abdul Rohim, Jasno, Muhammad Andriansyah (Aan), serta Muhammad Syahri. Turut hadir Kepala DLH Kota Samarinda, Suwarso, beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi III mencermati secara detail capaian kinerja DLH sepanjang tahun 2025, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan. Selain itu, dibahas pula rencana kegiatan tahun 2026, termasuk data pematangan lahan di Kota Samarinda serta tindak lanjut pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pasar Pagi. Masing-masing bidang di DLH memaparkan capaian program, kendala di lapangan, serta langkah perbaikan ke depan.
Usai rapat, Deni Hakim Anwar menyampaikan bahwa hearing ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara legislatif dan perangkat daerah. “Rapat hearing ini membahas progres kegiatan di tahun 2025, baik capaian fisik maupun keuangan, serta usulan rencana kegiatan di tahun 2026. Banyak hal yang kita bahas dan setiap bidang menyampaikan pencapaiannya,” ujarnya kepada media.
Menurut Deni, persoalan persampahan menjadi isu yang paling intens dibahas karena bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Ia menegaskan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai menghambat pelayanan publik, khususnya dalam penanganan sampah.
“Kami tidak ingin efisiensi anggaran justru menghambat kinerja DLH, terutama dalam pengelolaan dan penataan sampah,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Komisi III juga menyoroti kondisi anggaran DLH yang hingga kini belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Deni berharap anggaran pengelolaan sampah yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 miliar tidak mengalami pengurangan agar persoalan persampahan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Selain anggaran, perhatian juga diberikan pada persoalan tenaga kerja DLH. Dari sekitar 1.200 total pekerja, masih terdapat lebih dari 600 tenaga yang belum diangkat menjadi PPPK. Komisi III mendorong agar kesejahteraan dan kepastian upah para pekerja tetap terjamin, sembari DLH terus berkoordinasi dengan BKPSDM terkait skema pengelolaan tenaga kerja secara swakelola.
Pembahasan turut mencakup pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sejumlah titik di Kota Samarinda. Salah satu contoh yang diapresiasi adalah TPS di Jalan Mulawarman yang telah menerapkan sistem jam operasional dengan baik melalui bangunan tertutup dan berpagar. Model tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi TPS lain, disertai edukasi kepada masyarakat terkait disiplin waktu pembuangan sampah.
Terkait pengolahan sampah, Komisi III dan DLH juga membahas progres pembangunan insinerator. Dari total 10 unit insinerator yang direncanakan di sembilan titik lokasi, beberapa unit telah rampung dan kini memasuki tahap pelatihan tenaga operator. Keberadaan insinerator ini diharapkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga ratusan ton per hari.
Selain itu, kondisi bangunan kantor DLH Kota Samarinda turut menjadi sorotan. Bangunan yang dinilai sudah tua dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan tersebut didorong untuk segera direncanakan pembangunannya kembali dengan melibatkan dinas terkait.
Di akhir pembahasan, Deni menegaskan harapan agar anggaran DLH ke depan dapat memenuhi ketentuan regulasi sebesar 3 persen dari APBD. Saat ini, anggaran DLH masih berada di kisaran 2 persen lebih. “Kami berharap ke depan anggaran DLH bisa sesuai regulasi. Dengan anggaran yang memadai, upaya peningkatan kebersihan kota dan target meraih Adipura dapat lebih maksimal,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady ©2026
