Menu

Mode Gelap
Reses Deni Hakim Anwar di Samarinda Kota, Warga Antusias Sampaikan Aspirasi Lingkungan Pemkab Kukar Serahkan Sapi Kurban untuk PWI, Bentuk Apresiasi bagi Insan Pers Seminar Nasional di Unmul, Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Nusantara Tetap Berjalan dan Ramah Lingkungan DPRD Nunukan Belajar ke Samarinda, Said Hasan Soroti Tantangan Daerah 3T dan Optimalisasi PAD DPRD Nunukan Belajar Pengelolaan Reses dan PAD ke Samarinda, Celni: Parkir Jadi Penyumbang PAD Potensial

BERITA DAERAH · 25 Mar 2026 17:00 WITA ·

DPRD Samarinda Soroti Rencana WFH, Samri: Jangan Sampai Beban Berpindah ke Masyarakat


 Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta tertentu pasca Lebaran 2026. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta tertentu pasca Lebaran 2026. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan sektor swasta tertentu pasca Lebaran 2026. Kebijakan ini digagas untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen serta mengurangi kemacetan.

Samri menilai, kebijakan tersebut memiliki sisi positif, namun tetap perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak baru di masyarakat.

“Ini ada plus minusnya. Di satu sisi, WFH bisa mengurangi kemacetan dan membantu penghematan, khususnya penggunaan BBM,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan di semua sektor, terutama layanan publik yang membutuhkan interaksi langsung.

“Kalau yang sifatnya pelayanan, tentu tidak bisa dari rumah. Di kelurahan misalnya, masyarakat tetap butuh tatap muka untuk mengurus administrasi,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan WFH lebih tepat diterapkan pada pekerjaan administratif yang memungkinkan dilakukan secara daring. Dengan dukungan teknologi saat ini, berbagai laporan dinilai tetap dapat diselesaikan tanpa harus hadir di kantor.

Namun, Samri juga mengingatkan adanya potensi dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan, berkaca dari pengalaman saat pandemi COVID-19.

“Memang ada penghematan transportasi, tapi beban di rumah justru meningkat, seperti listrik. Biasanya pakai fasilitas kantor, sekarang berpindah ke rumah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak sekadar memindahkan beban dari negara ke masyarakat.

“Jangan sampai negara mengurangi beban operasional, tapi masyarakat yang justru menanggung lebih besar. Ini harus dikaji matang,” tegasnya.

Samri menambahkan, kebijakan WFH tetap bisa diterapkan jika terbukti memberikan manfaat signifikan. Namun, jika tidak efektif, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi.

“Kalau memang bermanfaat silakan diterapkan, tapi kalau tidak efektif, tentu harus ditinjau kembali,” pungkasnya.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Reses Deni Hakim Anwar di Samarinda Kota, Warga Antusias Sampaikan Aspirasi Lingkungan

25 Mei 2026 - 21:00 WITA

dprdkota55

Pemkab Kukar Serahkan Sapi Kurban untuk PWI, Bentuk Apresiasi bagi Insan Pers

25 Mei 2026 - 19:00 WITA

pwikukar01

DPRD Nunukan Belajar ke Samarinda, Said Hasan Soroti Tantangan Daerah 3T dan Optimalisasi PAD

25 Mei 2026 - 15:00 WITA

dprdnunukan

DPRD Nunukan Belajar Pengelolaan Reses dan PAD ke Samarinda, Celni: Parkir Jadi Penyumbang PAD Potensial

25 Mei 2026 - 14:00 WITA

dprdkota53

Bupati Kukar Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Layak Konsumsi Jelang Iduladha

25 Mei 2026 - 13:00 WITA

ch1

Reses di Selili, Suparno Serap Aspirasi Warga soal Hidran Kebakaran hingga Perbaikan Jembatan

24 Mei 2026 - 23:00 WITA

dprdkota54
Trending di BERITA DAERAH