KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilainya tengah menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan pada sektor makroekonomi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga barang dan semakin menekan daya beli masyarakat.
Saat dikonfirmasi awak media, Kamis (11/6/2026), Iswandi mengatakan bahwa stabilitas nilai tukar mata uang dan pergerakan pasar modal merupakan dua indikator penting untuk melihat kesehatan fundamental ekonomi suatu negara. Ketika kedua indikator tersebut mengalami tekanan, maka dampaknya dapat dirasakan hingga ke sektor riil.
“Kenaikan dolar ini cukup signifikan. Dampaknya bukan hanya pada kurs, tetapi juga menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian,” ujarnya.
Ia menilai Rupiah menjadi salah satu mata uang di kawasan Asia yang mengalami tekanan cukup besar. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi iklim investasi, biaya produksi, hingga konsumsi masyarakat.
“Penguatan mata uang dan indeks saham adalah parameter fundamental ekonomi. Ketika keduanya tertekan, tentu menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi perlu mendapat perhatian serius,” katanya.
Iswandi menjelaskan bahwa salah satu dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM, menurutnya, akan meningkatkan biaya distribusi dan logistik sehingga harga berbagai kebutuhan pokok ikut terdorong naik.
Ia mengatakan, ketika biaya transportasi meningkat, hampir seluruh rantai pasok barang akan ikut mengalami kenaikan biaya. Kondisi tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.
“Kalau BBM naik, otomatis biaya angkut meningkat. Logistik naik, harga kebutuhan masyarakat juga ikut naik,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah komoditas yang masih bergantung pada bahan baku impor, seperti kedelai untuk produksi tempe dan tahu. Pelemahan Rupiah terhadap Dolar, menurutnya, akan membuat biaya impor semakin mahal sehingga berpotensi menaikkan harga di tingkat konsumen.
Di sisi lain, Iswandi juga memberikan perhatian terhadap rencana Pemerintah Kota Samarinda yang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp200 miliar dari sektor parkir melalui skema parkir berlangganan.
Menurutnya, target tersebut perlu didukung dengan kajian yang jelas dan perhitungan yang rasional. Ia mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan mengingat capaian PAD dari sektor parkir pada tahun-tahun sebelumnya masih jauh di bawah angka tersebut.
“Target Rp200 miliar itu parameternya apa? Cara menghitungnya bagaimana?” ungkapnya.
Politisi tersebut mengatakan DPRD hingga kini belum menerima penjelasan secara rinci mengenai konsep, mekanisme, maupun kajian penerapan parkir berlangganan. Oleh karena itu, Komisi II berencana meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Kota Samarinda agar kebijakan tersebut dapat dipahami secara menyeluruh.
“Kami akan memanggil Pemkot untuk menjelaskan konsepnya. Silakan berinovasi meningkatkan PAD, tetapi jangan sampai kebijakan itu justru membebani masyarakat,” tegasnya.
Menurut Iswandi, setiap kebijakan yang berpotensi menambah pengeluaran masyarakat harus diimbangi dengan manfaat yang nyata. Masyarakat, kata dia, harus memperoleh pelayanan yang lebih baik apabila diminta membayar melalui skema parkir berlangganan.
“Kalau masyarakat diminta membayar, harus ada nilai tambah yang diberikan. Ada harga, ada rupa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD merupakan tujuan yang baik dan patut didukung. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan penolakan di kemudian hari.
Rencana penerapan parkir berlangganan, termasuk apabila diawali bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya tetap harus melalui proses evaluasi dan sosialisasi yang matang sehingga implementasinya berjalan efektif dan dapat diterima masyarakat.
“Pada prinsipnya kami tidak menolak inovasi untuk meningkatkan PAD. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat terus menjadi objek pembebanan, sementara manfaat yang diterima tidak jelas. Itu yang harus dikaji secara mendalam,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
