KUMALANEWS.ID, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan IKN yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita IKN di Nusantara, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan hak-hak masyarakat, perlindungan tenaga kerja, akses terhadap layanan dasar, hingga upaya memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, khususnya warga di sekitar kawasan Nusantara.
Sebelum bertemu dengan jajaran Otorita IKN, Wakil Menteri HAM terlebih dahulu mengunjungi Kecamatan Sepaku untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari peluang kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan kualitas layanan publik, dampak pembangunan terhadap kehidupan sehari-hari, hingga harapan agar keberadaan IKN benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di Sepaku,” ujar Mugiyanto.
Menurutnya, seluruh masukan yang diterima dari masyarakat menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama Otorita IKN. Ia menegaskan, pembangunan ibu kota baru tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi serta manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Kementerian HAM mendorong agar berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas peluang menjadikan Nusantara sebagai Human Rights City, yakni kota yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan, program pembangunan, serta tata kelola pemerintahan. Konsep tersebut dinilai sejalan dengan visi Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua, yang menempatkan kesejahteraan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, penguatan perspektif hak asasi manusia dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan IKN sekaligus memperkuat karakter Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif.
“Gagasan Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut,” kata Basuki.
Ia menilai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, tetapi juga mencakup penyediaan layanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, serta penciptaan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.
Basuki juga berharap Kementerian HAM dapat berperan aktif mendampingi Otorita IKN dalam menyusun berbagai program yang terukur untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM di kawasan Nusantara.
“Kita buatkan program sesuai indikator-indikator HAM,” ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Otorita IKN membuka peluang penyusunan program bersama yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan kawasan, sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi bagian dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan IKN secara menyeluruh.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah masukan yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih lanjut antara Kementerian HAM dan Otorita IKN. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi guna memastikan pembangunan Nusantara berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
