KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menghasilkan angka final, khususnya pada sisi pendapatan daerah.
Pembahasan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD Kota Samarinda, Senin (10/8/2026), masih difokuskan pada penyusunan proyeksi pendapatan. Pemerintah daerah bersama DPRD masih harus menyepakati sejumlah angka sebelum pembahasan dilanjutkan pada komponen belanja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pembahasan pendapatan akan difinalkan dalam rapat lanjutan sebelum pemerintah bersama DPRD masuk ke pembahasan belanja.
“Pendapatan belum final,” kata Neneng usai rapat.
Salah satu faktor yang masih menjadi perhatian adalah proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu kepastian mengenai perkembangan dana transfer tersebut sebagai salah satu komponen penting dalam menyusun postur APBD 2027.
Neneng mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan perkembangan dan kondisi fiskal yang ada. Kepastian mengenai TKD diperlukan agar penyusunan anggaran 2027 dapat dilakukan secara realistis dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kita sesuaikan dengan realita yang ada,” ujarnya.
Di tengah belum pastinya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat, pembahasan KUA 2027 justru memberikan perhatian cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah bersama Banggar DPRD membahas sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Penguatan PAD dinilai penting untuk menjaga kapasitas fiskal Samarinda, terutama ketika pemerintah daerah masih menghadapi ketidakpastian besaran transfer dari pusat.
Menurut Neneng, pembahasan mengenai PAD menjadi salah satu materi yang cukup panjang dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah dan DPRD berupaya mengidentifikasi ruang peningkatan pendapatan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Yang dibahas detail tadi PAD,” jelasnya.
Namun, hingga rapat berakhir, belum ada angka final mengenai target PAD yang akan dimasukkan dalam APBD Kota Samarinda 2027. Besaran tersebut masih menunggu kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Neneng menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan angka sebelum seluruh komponen pendapatan diperhitungkan secara matang.
Setelah komponen pendapatan disepakati, pembahasan akan dilanjutkan pada sisi belanja daerah. Tahapan ini penting karena besaran pendapatan akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program dan kegiatan pada 2027.
Dengan demikian, finalisasi pendapatan menjadi tahap penting dalam pembahasan KUA sebelum masuk ke penyusunan APBD secara lebih rinci.
“Besok kita finalkan,” tegas Neneng.
Pemerintah Kota Samarinda berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan postur pendapatan yang realistis sekaligus mampu memberikan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, optimalisasi PAD akan terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah juga tetap menunggu kepastian kebijakan transfer dari pemerintah pusat agar proyeksi APBD 2027 dapat disusun berdasarkan kondisi keuangan yang lebih jelas.
Dengan masih berlangsungnya proses pembahasan tersebut, angka pendapatan maupun PAD Samarinda untuk 2027 belum dapat dipastikan. Keputusan final akan ditentukan setelah seluruh komponen pendapatan dibahas dan disepakati bersama antara Pemkot Samarinda dan DPRD Kota Samarinda.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
