KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menunjukkan kecenderungan meningkat hingga September 2026. Berdasarkan data sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, jumlah kasus tercatat naik sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Plt Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D Larose, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari perbandingan data pada periode yang sama. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena data kasus dapat berubah hingga akhir tahun seiring adanya laporan baru dan proses pemutakhiran data.
“Memang ada kecenderungan meningkat, tetapi kasus kekerasan sifatnya fluktuatif. Gambaran akhirnya terlihat setelah data tahunan selesai,” kata Nursyamsiarni, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, pola korban dalam kasus kekerasan terhadap anak juga relatif tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Anak perempuan masih menjadi kelompok yang paling banyak tercatat sebagai korban kekerasan.
“Dalam dua sampai tiga tahun terakhir, anak perempuan masih cenderung menjadi korban kekerasan,” ujarnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB untuk tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kekerasan terjadi. Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya keluarga sebagai lingkungan pertama dan terdekat bagi anak.
DP3AKB menjalankan berbagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan tatap muka maupun layanan yang memberikan akses informasi serta pendampingan bagi masyarakat.
Dalam aspek pelayanan, pemerintah juga memaksimalkan keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Layanan pendampingan turut diperluas melalui sejumlah titik pelayanan, termasuk di tingkat kecamatan dan balai keluarga berencana.
Nursyamsiarni menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan korban dan keluarga memperoleh pendampingan yang sesuai. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat tenaga pendamping, termasuk psikolog, pada unit pelayanan yang tersedia.
“SDM pendamping, termasuk psikolog, sangat dibutuhkan. Pemerintah berkomitmen menambah tenaga di Puspaga maupun UPT,” jelasnya.
Selain memperkuat layanan secara langsung, DP3AKB juga mengembangkan layanan Puspaga secara daring. Sistem tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan registrasi dan memperoleh jadwal pelayanan tanpa harus melalui proses yang panjang.
Pengembangan layanan daring diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pendampingan, terutama bagi korban dan keluarga yang membutuhkan penanganan. Dengan akses yang lebih mudah, laporan maupun kebutuhan pendampingan dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah menilai keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan lingkungan yang mampu mengenali potensi kekerasan dan memberikan perlindungan sejak dini.
DP3AKB Kota Balikpapan masih melakukan pemutakhiran data hingga akhir 2026. Oleh karena itu, perkembangan kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan baru dapat diketahui setelah seluruh data tahunan dihimpun dan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Pemerintah berharap penguatan edukasi, pendampingan, serta akses pelayanan dapat meningkatkan upaya pencegahan sekaligus memastikan korban dan keluarga memperoleh dukungan yang dibutuhkan ketika terjadi kasus kekerasan.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
