KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai antrean panjang pembelian BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan antrean BBM bersubsidi di Aula Balai Kota Balikpapan, Jumat (14/8/2026). Pertemuan melibatkan BPH Migas, Pemerintah Kota Balikpapan, serta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengevaluasi kondisi distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi di lapangan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan antrean kendaraan paling banyak terjadi pada sore hari. Kondisi tersebut berkaitan dengan pola mobilitas masyarakat yang pulang bekerja dan memilih mengisi BBM sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah.
“Antrean paling dominan terjadi sore hari,” kata Wahyudi.
Menurutnya, kondisi antrean pada pagi hari relatif normal, sementara pada siang hari hanya terjadi peningkatan di sejumlah titik. Kepadatan mulai terlihat pada sore hari ketika masyarakat secara bersamaan melakukan pengisian BBM setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPH Migas bersama pemerintah daerah telah memetakan lokasi SPBU yang beroperasi di Balikpapan. Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses jalan, serta pola pergerakan masyarakat dari berbagai wilayah menuju pusat kota.
Lima Titik Disiapkan
Salah satu strategi yang disiapkan adalah menambah titik pelayanan BBM bersubsidi di sejumlah kawasan yang menjadi jalur masuk dan keluar Kota Balikpapan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi konsentrasi kendaraan di SPBU yang berada di kawasan tengah kota.
Untuk wilayah Balikpapan Timur, dua titik pelayanan disiapkan di Teritip dan Batakan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat sehingga tidak perlu masuk ke pusat kota hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Di Balikpapan Timur ada dua titik, Teritip dan Batakan,” ujar Wahyudi.
Sementara itu, masyarakat dari arah utara akan diarahkan ke titik pelayanan di kawasan Grand City dan sekitarnya. Sedangkan dari arah barat, kawasan Kebun Sayur dipersiapkan sebagai salah satu lokasi tambahan.
Dengan skema tersebut, terdapat lima titik strategis yang diproyeksikan membantu mengurai kepadatan antrean sebelum kendaraan memasuki kawasan inti Kota Balikpapan.
Wahyudi mengatakan, penentuan lokasi tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Faktor aksesibilitas dan kondisi geografis menjadi pertimbangan agar titik pelayanan tambahan benar-benar dapat mengalihkan sebagian beban antrean dari SPBU di pusat kota.
90 Persen Antrean Didominasi Roda Dua
Selain persoalan lokasi, BPH Migas menemukan bahwa mayoritas kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi merupakan kendaraan roda dua.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kendaraan roda dua mencapai sekitar 90 persen dari antrean. Kondisi tersebut kemudian ikut memengaruhi antrean kendaraan roda empat yang menggunakan jalur pelayanan di SPBU.
“Sekitar 90 persen itu kendaraan roda dua,” jelas Wahyudi.
Menurutnya, dominasi kendaraan roda dua tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat antrean terlihat panjang, terutama pada jam-jam sibuk sore hari.
Meski terjadi antrean, Wahyudi memastikan ketersediaan kuota BBM bersubsidi untuk Balikpapan saat ini masih mencukupi. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan konsumsi masyarakat hingga akhir 2026.
“Kalau masalah kuota, insya Allah cukup,” tegasnya.
Namun, apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan masyarakat meningkat dan kuota yang tersedia tidak lagi mencukupi, penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi konsumsi di lapangan.
Konsumsi Bergeser ke BBM Bersubsidi
Wahyudi menjelaskan, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi juga tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Perubahan pola tersebut menjadi salah satu faktor yang terus dipantau pemerintah dalam menghitung kebutuhan BBM di Balikpapan.
“Pola konsumsi masyarakat ikut berubah,” katanya.
BPH Migas bersama Pemkot Balikpapan dan Pertamina selanjutnya akan mengevaluasi efektivitas titik-titik pelayanan tambahan yang disiapkan. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan kuota apabila terjadi peningkatan konsumsi hingga akhir tahun.
Dengan penambahan titik pelayanan di sejumlah kawasan strategis, pemerintah berharap distribusi BBM bersubsidi dapat lebih merata, antrean di pusat kota berkurang, serta masyarakat memperoleh akses BBM dengan lebih mudah tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama di SPBU.
Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026
