KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Persoalan lingkungan, dampak aktivitas pertambangan, hingga penanganan banjir menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Pimpinan DPRD Kota Balikpapan ke DPRD Kota Samarinda, Rabu (19/8/2026).
Kunjungan tersebut digelar sebagai bagian dari konsultasi dan studi komparasi untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, serta upaya pemulihan dampak aktivitas pertambangan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Lantai 1, dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda Celni Pita Sari, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Deni mengatakan, studi komparasi tersebut menjadi kesempatan bagi masing-masing daerah untuk bertukar pengalaman terkait persoalan lingkungan dan penataan wilayah. Menurutnya, Balikpapan dan Samarinda memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganan persoalan lingkungannya juga membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Balikpapan tidak memiliki tambang, sementara Samarinda masih menghadapi aktivitas pertambangan,” ujar Deni kepada awak media.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Samarinda telah menyampaikan komitmen untuk tidak memberikan izin pertambangan baru pada 2026, dengan pengecualian terhadap penyelesaian aktivitas tambang yang telah memiliki izin sebelumnya.
Menurut Deni, kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Samarinda dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan perlu ditangani secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, Balikpapan juga memiliki persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, meskipun karakteristiknya berbeda dengan Samarinda. Salah satu persoalan yang turut dibahas adalah banjir yang terjadi di sejumlah kawasan.
“Di Balikpapan juga ada persoalan banjir karena kondisi dataran tinggi dan rendah,” jelasnya.
Deni menilai persoalan banjir menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kondisi geografis, tata ruang, sistem drainase, serta pola pembangunan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga menyinggung persoalan limpasan air dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdampak terhadap Samarinda. Kondisi itu dinilai membutuhkan penanganan bersama karena aliran air tidak mengenal batas wilayah administratif.
Deni mengatakan, Samarinda turut menerima dampak limpasan air dari wilayah sekitar, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah menjadi penting untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.
“Limpasan air dari Kukar masuk ke Samarinda. Ini perlu penanganan bersama,” katanya.
Menurutnya, persoalan lingkungan yang melibatkan lebih dari satu daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan komunikasi dan sinergi antarpemerintah daerah, termasuk dalam perencanaan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan kawasan yang berada di wilayah hulu.
DPRD Samarinda berharap hasil konsultasi dan studi komparasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
Melalui pertukaran pengalaman dengan DPRD Balikpapan dan Kutai Kartanegara, DPRD Samarinda juga mendorong agar penanganan persoalan lingkungan dilakukan secara terpadu, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
