KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Keikutsertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda dinilai masih belum optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian program tersebut, termasuk kesulitan dalam menjaring peserta dari kalangan laki-laki.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti atau yang akrab disapa Puji, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, program KB tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga bagian dari upaya membangun keluarga yang terencana dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Puji kepada awak media, Kamis (20/8/2026). Ia menjelaskan, program KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sementara pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda.
“Programnya dari pusat, daerah sebagai pelaksana,” ujar Puji.
Menurutnya, pelaksanaan program KB gratis pada 2026 masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait dukungan program dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Namun, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan alat kontrasepsi maupun insentif bagi pelaksana.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah minat masyarakat untuk mengikuti program KB. Puji menyebut, meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai fasilitas pelayanan masyarakat seperti Posyandu, masih terdapat pasangan yang belum memiliki kesadaran untuk mengikuti program tersebut.
“Menjaring peserta masih sulit,” katanya.
Kesulitan tersebut, lanjut Puji, terutama terlihat dalam menjaring peserta laki-laki. Menurutnya, pemahaman mengenai KB masih kerap dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, padahal perencanaan keluarga semestinya menjadi keputusan bersama antara suami dan istri.
Karena itu, Puji mendorong agar sosialisasi KB tidak hanya menyasar pasangan yang telah memiliki anak. Edukasi sebaiknya dimulai sejak pasangan calon pengantin (catin) agar mereka memiliki pemahaman sejak awal mengenai perencanaan keluarga.
Menurutnya, calon pengantin perlu mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, pilihan metode kontrasepsi, jarak kelahiran, hingga kesiapan pasangan dalam membangun keluarga.
“Sosialisasi harus dimulai sejak catin,” tegasnya.
Puji menilai edukasi sejak sebelum pernikahan akan membuat pasangan lebih siap dalam menentukan rencana memiliki anak. Dengan demikian, program KB tidak dipandang sekadar sebagai upaya membatasi jumlah kelahiran, tetapi sebagai bagian dari perencanaan kehidupan keluarga.
Ia berharap edukasi tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui Posyandu, Puskesmas, hingga berbagai layanan yang bersentuhan langsung dengan pasangan usia subur. Peran tenaga kesehatan dan kader di tingkat masyarakat juga dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang mudah diterima.
Di sisi lain, Puji juga menanggapi kemungkinan dukungan DPRD Samarinda terhadap program KB melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Ia mengatakan, setiap usulan program tetap harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan anggaran pemerintah.
Menurutnya, DPRD menerima banyak aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi, mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan sosial lainnya. Karena itu, setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.
“Banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Meski demikian, Puji menegaskan program KB tetap memiliki posisi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Perencanaan keluarga yang baik dinilai dapat membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara lebih terukur.
Ia pun mendorong Pemkot Samarinda bersama BKKBN dan DP2KB untuk memperluas pola sosialisasi dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi, tetapi juga menjelaskan manfaat KB bagi kesehatan ibu, anak, serta ketahanan keluarga.
Dengan penguatan edukasi sejak calon pengantin hingga pasangan usia subur, DPRD berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB gratis di Samarinda dapat meningkat. Pada akhirnya, program tersebut diharapkan mampu mendukung terbentuknya keluarga yang sehat, terencana, dan sejahtera.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
