KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Kebutuhan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda masih tergolong besar. Sejumlah sekolah, baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), masih membutuhkan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari renovasi ringan hingga berat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan banyaknya kebutuhan tersebut tercermin dari usulan yang masuk melalui berbagai jalur perencanaan pembangunan. Selain pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, usulan renovasi juga berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.
Hal tersebut disampaikan Puji kepada awak media, Kamis (20/8/2026). Menurutnya, usulan tersebut juga diperkuat dengan hasil kunjungan dan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah di berbagai wilayah Samarinda.
“Usulannya sangat banyak,” ujar Puji.
Ia menjelaskan, hampir setiap kecamatan masih memiliki sekolah yang membutuhkan perhatian terhadap kondisi bangunan maupun fasilitas pendukung pembelajaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan agar penanganan dapat diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya.
Menurut Puji, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah sekolah yang dapat direnovasi dalam satu tahun anggaran. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak mungkin merealisasikan seluruh usulan secara bersamaan.
“Prioritas tetap melihat kondisi sekolah,” katanya.
Puji menilai sumber pembiayaan renovasi sekolah juga tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD Kota Samarinda. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai skema, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan maupun rehabilitasi sarana pendidikan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting mengingat kebutuhan fasilitas pendidikan di Samarinda masih cukup besar. Terdapat ribuan ruang belajar yang membutuhkan penanganan dengan tingkat kerusakan berbeda-beda.
“Masih banyak ruang belajar yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SMP Negeri 24 Samarinda. Puji memastikan sekolah tersebut sebenarnya telah masuk dalam program renovasi pada 2026.
Namun, realisasi pekerjaan masih menunggu kesiapan anggaran dan proses pengadaan. Ia menegaskan belum terealisasinya pekerjaan tersebut bukan berarti sekolah tersebut dikeluarkan dari daftar prioritas.
“SMP 24 sudah diprogramkan,” ungkapnya.
Puji mengatakan pihaknya telah memperoleh sinyal positif terkait rencana renovasi sekolah tersebut. Namun, hingga kini proses lelang belum dilaksanakan sehingga waktu pengerjaan belum dapat dipastikan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme sebelum pekerjaan fisik dimulai. Hal tersebut mencakup kesiapan anggaran, perencanaan teknis, hingga proses pengadaan.
Selain melalui APBD, pada 2026 Samarinda juga mendapatkan dukungan DAK dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, termasuk SD, SMP, TK, dan PAUD.
“DAK juga cukup besar,” katanya.
Meski demikian, besarnya dukungan anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu menutup seluruh kebutuhan renovasi sekolah. Pasalnya, jumlah usulan yang masuk dari masyarakat maupun hasil pemantauan DPRD cukup banyak.
Puji menyebut sejumlah usulan masih ditemukan di berbagai wilayah, di antaranya Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan rehabilitasi sarana pendidikan masih tersebar di sejumlah kecamatan.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah peserta didik, urgensi fasilitas, serta kemampuan anggaran daerah.
Puji juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Jika sebelumnya tersedia anggaran sekitar Rp50 miliar untuk kebutuhan renovasi sekolah, saat ini alokasi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, efisiensi tidak berarti kebutuhan renovasi sekolah dihentikan. Penanganan tetap berjalan, tetapi dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan sekolah yang dinilai paling membutuhkan.
“Yang prioritas harus didahulukan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kota dapat terus mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan yang tersedia, baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengabaikan sekolah yang berada dalam kondisi mendesak.
DPRD Samarinda juga mendorong agar proses penentuan prioritas dilakukan secara transparan dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk memperbaiki fasilitas yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan peserta didik.
Dengan pemetaan kebutuhan yang lebih terukur serta dukungan anggaran dari berbagai sumber, renovasi sarana pendidikan di Samarinda diharapkan dapat terus berjalan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan bagi seluruh pelajar di Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
