Menu ✖

Mode Gelap
Debit Air Baku Menurun, Produksi Air Bersih PDAM Samboja Turun hingga 50 Persen Kondisi Keuangan Daerah Belum Stabil, Pemilihan Duta Pariwisata Kukar 2026 Ditunda Pemkab Kukar Kaji Skema Penyelesaian Utang Daerah, Angka Rp600 Miliar Belum Pasti PDI Perjuangan Samarinda Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah, Dorong Budaya Peduli Lingkungan Ismail Latisi Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK untuk Buka Usaha Mandiri

BERITA DAERAH · 14 Nov 2026 15:00 WITA ·

Pemkab Kukar Perkuat Pemerataan Tenaga Kesehatan, Libatkan Dukungan Pusat hingga Desa


 Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, menyebut pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan. Perbesar

Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, menyebut pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan medis yang memadai, baik di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, termasuk di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Meski sejumlah fasilitas kesehatan telah memiliki dokter, kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara bertahap melalui berbagai skema pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan. Upaya itu tidak hanya mengandalkan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan penugasan khusus dari pemerintah pusat serta dukungan pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BKKD.

“Pemenuhannya melalui beberapa sumber, mulai dari pengangkatan ASN, penugasan khusus pemerintah pusat, hingga dukungan BLUD dan BKKD,” ujar Ismi, Sabtu (14/11/2026).

Selain melalui skema tersebut, Dinkes Kukar juga menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendukung pembiayaan penempatan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan.

Kerja sama ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perawat dan bidan yang bertugas di desa. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses diharapkan tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar tanpa harus selalu menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan di perkotaan.

Ismi menjelaskan, pemenuhan tenaga kesehatan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah di tingkat lebih tinggi. Salah satu kebutuhan yang terus diupayakan adalah ketersediaan dokter spesialis melalui dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami juga mengupayakan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh potensi dan sumber daya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan akan terus dioptimalkan. Melalui kolaborasi lintas pemerintahan tersebut, kebutuhan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Ismi memastikan kebijakan pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kukar sejauh ini berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Melalui skema itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan tanpa dibebani persyaratan administrasi yang rumit. Kemudahan akses tersebut berlaku untuk pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelayanan menggunakan KTP sejauh ini berjalan baik. Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah tanpa dipersulit urusan administrasi,” pungkasnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap pemerataan tenaga kesehatan dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan di seluruh wilayah. Dengan demikian, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan optimal.

 

ADV Diskominfo Kutai Kartanegara
Pewarta : Indirwan
Editor  : Rudy M
@2026
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Debit Air Baku Menurun, Produksi Air Bersih PDAM Samboja Turun hingga 50 Persen

15 November 2026 - 17:00 WITA

r41

Kondisi Keuangan Daerah Belum Stabil, Pemilihan Duta Pariwisata Kukar 2026 Ditunda

15 November 2026 - 16:00 WITA

r40

Pemkab Kukar Kaji Skema Penyelesaian Utang Daerah, Angka Rp600 Miliar Belum Pasti

15 November 2026 - 15:00 WITA

r39

PDI Perjuangan Samarinda Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah, Dorong Budaya Peduli Lingkungan

14 November 2026 - 17:00 WITA

r38

Ismail Latisi Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK untuk Buka Usaha Mandiri

14 November 2026 - 16:00 WITA

r28

Pemkot Balikpapan Targetkan Bedah 250 Rumah Tidak Layak Huni pada 2027

14 November 2026 - 14:00 WITA

r25
Trending di BERITA DAERAH