KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengusulkan pemerintah memberikan akses pinjaman lunak bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan oleh perusahaan. Bantuan permodalan tersebut dinilai dapat menjadi solusi alternatif agar pekerja tetap memiliki sumber penghasilan dengan membuka usaha secara mandiri.
Usulan tersebut disampaikan Ismail saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026). Ia menanggapi persoalan ketenagakerjaan yang semakin dinamis, sebagaimana dibahas dalam tayangan Reel TVRI Kalimantan Timur berjudul “DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK” pada Jumat (13/11/2026).
Menurut Ismail, salah satu persoalan yang dihadapi pekerja ketika kehilangan pekerjaan adalah belum siapnya mereka beralih ke sektor usaha mandiri. Selama ini, sebagian masyarakat, termasuk lulusan sekolah, masih memiliki pola pikir bahwa bekerja sebagai pegawai atau karyawan merupakan pilihan utama untuk mendapatkan penghasilan.
Kondisi tersebut dinilai membuat pekerja rentan mengalami kesulitan ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, merumahkan karyawan, maupun mengambil kebijakan PHK. Terlebih, situasi tersebut dapat terjadi di berbagai sektor usaha, termasuk pertambangan dan sektor industri lainnya.
“Selama ini mentalitas kita masih berorientasi menjadi karyawan. Ketika terkena PHK atau kehilangan pekerjaan, banyak yang kebingungan harus melakukan apa,” ungkap Ismail.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia mengusulkan dua langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, memberikan fasilitas pinjaman lunak sebagai modal bagi pekerja terdampak PHK untuk memulai usaha. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan agar mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan baru.
“Pemerintah perlu memberikan pinjaman lunak untuk membuka usaha. Selain itu, pelatihan keterampilan tenaga kerja juga harus diperkuat,” jelasnya.
Ismail menilai, kedua langkah tersebut perlu berjalan beriringan. Sebab, bantuan permodalan tanpa dibekali keterampilan dan kemampuan mengelola usaha berpotensi tidak memberikan hasil maksimal. Sebaliknya, pelatihan kerja juga perlu didukung akses pembiayaan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan menjadi kegiatan usaha produktif.
Melalui skema tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Pilihan usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta peluang ekonomi yang tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain membantu pekerja mempertahankan penghasilan, program tersebut juga berpotensi mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda.
Ismail berharap pemerintah kota dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari kebijakan penanganan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, pekerja terdampak PHK perlu mendapatkan dukungan agar tidak terus bergantung pada ketersediaan lowongan pekerjaan di perusahaan.
Dengan adanya akses permodalan dan peningkatan keterampilan, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi menghadapi perubahan kondisi dunia kerja, tetap produktif, serta memiliki alternatif penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















