Menu ✖

Mode Gelap
Debit Air Baku Menurun, Produksi Air Bersih PDAM Samboja Turun hingga 50 Persen Kondisi Keuangan Daerah Belum Stabil, Pemilihan Duta Pariwisata Kukar 2026 Ditunda Pemkab Kukar Kaji Skema Penyelesaian Utang Daerah, Angka Rp600 Miliar Belum Pasti PDI Perjuangan Samarinda Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah, Dorong Budaya Peduli Lingkungan Ismail Latisi Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK untuk Buka Usaha Mandiri

BERITA DAERAH · 14 Nov 2026 16:00 WITA ·

Ismail Latisi Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK untuk Buka Usaha Mandiri


 Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengusulkan pemberian pinjaman lunak bagi pekerja terdampak PHK maupun dirumahkan agar dapat membuka usaha mandiri dan memperoleh sumber penghasilan alternatif. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengusulkan pemberian pinjaman lunak bagi pekerja terdampak PHK maupun dirumahkan agar dapat membuka usaha mandiri dan memperoleh sumber penghasilan alternatif. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengusulkan pemerintah memberikan akses pinjaman lunak bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan oleh perusahaan. Bantuan permodalan tersebut dinilai dapat menjadi solusi alternatif agar pekerja tetap memiliki sumber penghasilan dengan membuka usaha secara mandiri.

Usulan tersebut disampaikan Ismail saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026). Ia menanggapi persoalan ketenagakerjaan yang semakin dinamis, sebagaimana dibahas dalam tayangan Reel TVRI Kalimantan Timur berjudul “DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak bagi Pekerja Terdampak PHK” pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Ismail, salah satu persoalan yang dihadapi pekerja ketika kehilangan pekerjaan adalah belum siapnya mereka beralih ke sektor usaha mandiri. Selama ini, sebagian masyarakat, termasuk lulusan sekolah, masih memiliki pola pikir bahwa bekerja sebagai pegawai atau karyawan merupakan pilihan utama untuk mendapatkan penghasilan.

Kondisi tersebut dinilai membuat pekerja rentan mengalami kesulitan ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, merumahkan karyawan, maupun mengambil kebijakan PHK. Terlebih, situasi tersebut dapat terjadi di berbagai sektor usaha, termasuk pertambangan dan sektor industri lainnya.

“Selama ini mentalitas kita masih berorientasi menjadi karyawan. Ketika terkena PHK atau kehilangan pekerjaan, banyak yang kebingungan harus melakukan apa,” ungkap Ismail.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia mengusulkan dua langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, memberikan fasilitas pinjaman lunak sebagai modal bagi pekerja terdampak PHK untuk memulai usaha. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan agar mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan baru.

“Pemerintah perlu memberikan pinjaman lunak untuk membuka usaha. Selain itu, pelatihan keterampilan tenaga kerja juga harus diperkuat,” jelasnya.

Ismail menilai, kedua langkah tersebut perlu berjalan beriringan. Sebab, bantuan permodalan tanpa dibekali keterampilan dan kemampuan mengelola usaha berpotensi tidak memberikan hasil maksimal. Sebaliknya, pelatihan kerja juga perlu didukung akses pembiayaan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan menjadi kegiatan usaha produktif.

Melalui skema tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Pilihan usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta peluang ekonomi yang tersedia di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain membantu pekerja mempertahankan penghasilan, program tersebut juga berpotensi mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda.

Ismail berharap pemerintah kota dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari kebijakan penanganan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, pekerja terdampak PHK perlu mendapatkan dukungan agar tidak terus bergantung pada ketersediaan lowongan pekerjaan di perusahaan.

Dengan adanya akses permodalan dan peningkatan keterampilan, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi menghadapi perubahan kondisi dunia kerja, tetap produktif, serta memiliki alternatif penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Debit Air Baku Menurun, Produksi Air Bersih PDAM Samboja Turun hingga 50 Persen

15 November 2026 - 17:00 WITA

r41

Kondisi Keuangan Daerah Belum Stabil, Pemilihan Duta Pariwisata Kukar 2026 Ditunda

15 November 2026 - 16:00 WITA

r40

Pemkab Kukar Kaji Skema Penyelesaian Utang Daerah, Angka Rp600 Miliar Belum Pasti

15 November 2026 - 15:00 WITA

r39

PDI Perjuangan Samarinda Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah, Dorong Budaya Peduli Lingkungan

14 November 2026 - 17:00 WITA

r38

Pemkab Kukar Perkuat Pemerataan Tenaga Kesehatan, Libatkan Dukungan Pusat hingga Desa

14 November 2026 - 15:00 WITA

r31

Pemkot Balikpapan Targetkan Bedah 250 Rumah Tidak Layak Huni pada 2027

14 November 2026 - 14:00 WITA

r25
Trending di BERITA DAERAH